Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.(adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Peredaran rokok elektrik atau vape di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadirkan dua tantangan yang perlu segera dijawab pemerintah, yakni perlindungan masyarakat dari risiko penggunaan produk tersebut dan kejelasan kontribusi ekonominya. DPRD Kaltim meminta pengawasan diperkuat tanpa harus menunggu pemerintah pusat menetapkan kebijakan pelarangan secara menyeluruh. Selasa (17/11/2026).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran vape, terutama agar produk tersebut tidak mudah menjangkau anak-anak dan remaja.
Menurutnya, persoalan vape tidak cukup disikapi melalui perdebatan mengenai boleh atau tidaknya produk tersebut diperdagangkan. Pemerintah juga harus memastikan pengawasan berjalan, regulasi memiliki kepastian hukum, dan setiap kebijakan mempertimbangkan konsekuensi yang ditimbulkan.
Firnadi menyampaikan DPRD menghormati Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape. Namun, ia mengingatkan bahwa fatwa tersebut tidak otomatis menghentikan operasional usaha tanpa adanya regulasi pemerintah yang mengatur pelaksanaannya.
“Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” ujar Firnadi.
Ia menilai perlindungan kelompok usia rentan tidak seharusnya bergantung pada keputusan akhir pemerintah pusat mengenai pelarangan vape. Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan, sekaligus memastikan pengawasan tidak hanya menjadi respons sesaat terhadap munculnya polemik industri rokok elektrik.
Di sisi lain, Firnadi menyoroti persoalan yang tidak kalah penting, yakni transparansi kontribusi fiskal dari aktivitas industri vape. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aspek penerimaan negara maupun potensi dampak terhadap pendapatan daerah ketika kebijakan baru diberlakukan.
Karena itu, ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperoleh data yang jelas mengenai kontribusi pajak rokok elektrik.
“Data itu penting untuk mengukur dampak fiskal jika pemerintah pusat mengubah kebijakannya,” pungkasnya.
Menurut Firnadi, keterbukaan informasi fiskal akan membantu pemerintah menyusun perhitungan yang lebih akurat. Dengan begitu, konsekuensi ekonomi dari kemungkinan pembatasan maupun pelarangan dapat dipetakan sebelum kebijakan diterapkan.
Ia menilai pemerintah membutuhkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar perkiraan, untuk memahami posisi industri vape dalam aktivitas ekonomi dan penerimaan fiskal.
“Pengawasan perlu diperkuat agar perlindungan masyarakat tidak hanya menjadi wacana,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian regulasi agar pemerintah memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran.
“Setiap perubahan kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh,” tutupnya.
Bagi DPRD, perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Namun, pemerintah juga harus memiliki gambaran utuh mengenai aktivitas usaha, kepatuhan terhadap aturan, serta konsekuensi ekonomi yang mungkin muncul. (ADV DPRD Kaltim/jul)

