Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono. (adv)
SANGATTA, Portalsembilan.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Melalui berbagai langkah pendataan dan pelibatan pemerintah hingga tingkat desa, angka ATS di Kutim menunjukkan penurunan yang cukup signifikan.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan, berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) pada Maret 2025, jumlah anak tidak sekolah di Kutim tercatat mencapai sekitar 13 ribu orang. Namun, melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara bertahap, jumlah tersebut kini berhasil ditekan menjadi sekitar 6 ribu anak.
Menurutnya, penurunan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan berbagai unsur, mulai dari RT, PKK, pemerintah desa hingga operator desa. Seluruh pihak dilibatkan untuk membantu memastikan kondisi anak-anak yang tercatat dalam data ATS benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.
“Alhamdulillah, Maret 2025 itu kita berada di peringkat pertama se-Kalimantan Timur dengan angka sekitar 13 ribu. Sekarang sudah tinggal 6 ribuan dan kita sudah berada di peringkat tiga. Kita juga sudah bisa melewati Samarinda dan Kutai Kartanegara,” ungkap Mulyono, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama dalam penanganan ATS selama ini adalah ketidaksesuaian data. Sebab, masih ditemukan anak yang sebenarnya sedang bersekolah, tetapi justru tercatat sebagai anak tidak sekolah. Sebaliknya, terdapat pula data anak yang tidak ditemukan ketika dilakukan pengecekan langsung di lapangan.
Kondisi tersebut membuat Disdikbud Kutim tidak hanya mengandalkan data yang tersedia, tetapi juga melakukan validasi dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat.
Operator desa memiliki peran penting dalam membantu pengecekan data kependudukan, termasuk mencocokkan kartu keluarga (KK) masyarakat dengan kondisi pendidikan anak yang bersangkutan.
Mulyono menegaskan, setelah proses validasi data selesai, pihaknya akan melanjutkan penanganan melalui dua langkah utama.
Pertama, mengembalikan anak-anak yang terlanjur putus sekolah ke bangku pendidikan formal apabila masih berada dalam usia sekolah. Dengan demikian, mereka tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan sesuai jenjangnya.
Sementara bagi anak yang sudah melewati usia sekolah, pemerintah akan mendorong mereka mengikuti pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Program tersebut nantinya dapat diakses melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersedia di Kutim.
Menurut Mulyono, penanganan ATS bukan sekadar menurunkan angka dalam laporan statistik. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.
Karena itu, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat menjadi bagian penting agar tidak ada anak yang terlewat dari pendataan maupun pelayanan pendidikan.
Disdikbud Kutim berharap, melalui validasi yang semakin akurat dan langkah penanganan lanjutan, jumlah ATS dapat terus ditekan sehingga semakin banyak anak di daerah tersebut kembali memperoleh akses pendidikan. (ADV Diskom Kutim/Arie)

