Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Mekanisme penyaluran opsen pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan DPRD. Dana yang dipungut langsung dari wajib pajak dinilai seharusnya segera masuk ke kas daerah sesuai porsinya, bukan justru tertahan dalam proses penyaluran.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mempertanyakan mekanisme distribusi penerimaan tersebut. Menurutnya, sistem pemotongan berbasis persentase semestinya membuat pembagian penerimaan antardaerah berlangsung lebih sederhana dan transparan.
Ia menilai tidak semestinya ada persoalan panjang dalam penyaluran dana apabila porsi masing-masing daerah sudah ditentukan sejak awal.
“Logikanya, kalau sudah terpotong otomatis, ya langsung masuk. Ini kok malah tertahan? Itu yang membuat saya bingung,” kata Sigit.
Persoalan ini menjadi penting karena penerimaan opsen berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai kegiatan. Ketika dana yang menjadi hak daerah tidak segera tersedia, perencanaan dan pelaksanaan belanja ikut menghadapi ketidakpastian.
“Pemerintah daerah membutuhkan kepastian kapan dana diterima. Jangan sampai kegiatan yang sudah berjalan terganggu hanya karena penyaluran terlambat, sementara kewajiban pembayaran harus tetap dipenuhi sesuai jadwal,” tegas Sigit.
Menurutnya, mekanisme penyaluran harus memberikan kepastian sejak dana dipungut dari masyarakat hingga diterima oleh pemerintah daerah yang berhak.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian di tengah keberatan Pemerintah Kota Samarinda terhadap penyesuaian penerimaan opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Dampaknya terhadap penerimaan Samarinda diperkirakan lebih dari Rp70 miliar dari komponen opsen pajak. Di sisi lain, pemerintah provinsi juga harus melakukan penyesuaian karena proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan lebih dari Rp1 triliun,” urainya.
Meski demikian, Sigit menilai persoalan mekanisme penyaluran tetap harus dijelaskan secara terbuka agar pemerintah daerah mengetahui posisi penerimaan yang menjadi haknya.
Ia mendorong adanya evaluasi terhadap sistem distribusi sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi daerah penerima.
“Transparansi aliran penerimaan daerah itu penting. Dana yang sudah dipungut dari masyarakat harus jelas pembagiannya, jelas penyalurannya, dan pasti waktu penerimaannya. Dengan begitu, daerah bisa mengelola keuangan dan menjalankan program tanpa ketidakpastian.”tutupnya. (jul/ADV DPRD Kaltim)

