Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Penyesuaian anggaran hingga 50 persen yang dialami DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi gambaran tekanan keuangan daerah menjelang penyusunan APBD 2027. Kondisi tersebut mengindikasikan pemerintah provinsi perlu melakukan perhitungan ulang terhadap kemampuan belanja agar penurunan pendapatan tidak mengganggu pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Selasa (17/11/2026)
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan pemerintah agar tidak lagi mengandalkan pola efisiensi yang selama ini hanya berfokus pada pemangkasan perjalanan dinas dan belanja operasional perkantoran.
Menurutnya, tekanan fiskal yang semakin besar membutuhkan evaluasi lebih menyeluruh terhadap struktur belanja. Pemerintah harus melihat kembali seluruh komponen pengeluaran, termasuk program pembangunan dan belanja kesejahteraan pegawai.
“DPRD Kaltim saja mengalami penyesuaian sampai 50 persen. Apalagi dinas-dinas terkait,” kata Agusriansyah.
Besarnya penyesuaian tersebut menjadi perhatian karena organisasi perangkat daerah juga membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.
Agusriansyah menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan pengelolaan anggaran dengan menyesuaikan pengeluaran berdasarkan proyeksi pendapatan yang realistis.
Selama dua tahun terakhir, penghematan anggaran lebih banyak menyasar perjalanan dinas dan belanja perkantoran yang dianggap tidak mendesak. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum tentu cukup untuk menghadapi tekanan keuangan pada 2027.
“Kalau pendapatan daerah terus mengalami penurunan, pemerintah harus mengevaluasi belanja secara lebih menyeluruh,” ujar Agusriansyah.
Ia menilai pemerintah tidak bisa terus mempertahankan pola pembiayaan yang sama ketika kemampuan fiskal berubah. Setiap program perlu dievaluasi berdasarkan urgensi, manfaat, dan ketersediaan anggaran.
“Tidak semua kegiatan bisa dipertahankan dengan pola anggaran seperti sebelumnya,” tegasnya.
Penyesuaian juga perlu menyentuh komponen belanja kesejahteraan pegawai dan berbagai kegiatan pemerintahan lainnya. Langkah tersebut harus dilakukan dengan perhitungan matang agar penghematan tidak justru menghambat fungsi pelayanan.
Dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, Banggar DPRD Kaltim akan memperhatikan kesesuaian antara rencana pengeluaran dan kemampuan pendapatan daerah.
Menurut Agusriansyah, penyusunan anggaran harus berangkat dari kondisi keuangan yang tersedia, bukan sekadar mempertahankan daftar program yang telah direncanakan.
“Yang paling penting, belanja pemerintah harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan terhadap alokasi anggaran menjadi penting untuk mencegah ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Pemerintah juga perlu menentukan kegiatan yang benar-benar harus dipertahankan, kegiatan yang dapat disesuaikan, serta belanja yang memungkinkan untuk dievaluasi.
Dengan tekanan fiskal yang diperkirakan masih membayangi APBD Kaltim 2027, tantangan pemerintah bukan hanya melakukan penghematan, tetapi memastikan setiap pengeluaran memiliki manfaat dan tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. (ADV DPRD Kaltim/jul)

