Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Rencana translokasi Badak Pari di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah diminta membuka dasar kajian pemindahan satwa langka tersebut sekaligus memberikan kepastian bahwa habitat alaminya tetap terlindungi dari berbagai aktivitas pemanfaatan kawasan. Selasa (17/11/2026)
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai rencana translokasi tidak boleh hanya dilihat dari aspek pemindahan satwa. Pemerintah juga perlu menjelaskan kondisi habitat, pertimbangan ekologis, serta konsekuensi yang mungkin muncul terhadap keberlangsungan kawasan konservasi.
Menurutnya, keberadaan hutan lindung dan kawasan konservasi harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk di wilayah yang memiliki habitat satwa dilindungi.
“Ya jangan dong. Saya kira kan untuk tambang kan dibatasi ya kawasannya. Ada hutan lindung ada hutan konservasi,” kata Hasanuddin.
Ia mengingatkan, perlindungan terhadap satwa langka tidak boleh terpisah dari upaya menjaga ekosistem tempat satwa tersebut hidup. Karena itu, kejelasan status kawasan dan potensi tekanan aktivitas industri ekstraktif perlu menjadi bagian dari pembahasan.
Hasanuddin berencana mendalami persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan instansi terkait. Forum itu diharapkan dapat mempertemukan berbagai pihak untuk menjelaskan alasan translokasi sekaligus memastikan langkah penyelamatan tidak mengabaikan perlindungan habitat.
“Saya mau coba dalami,” tegasnya.
Melalui RDP, DPRD ingin memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai rencana pemindahan Badak Pari, termasuk kajian yang mendasarinya dan langkah perlindungan kawasan setelah translokasi dilakukan.
“Jangan sampai upaya menyelamatkan satwa justru mengabaikan perlindungan habitat tempat satwa itu hidup,” ujar Hasanuddin.
Ia juga menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar seluruh pihak memahami urgensi dan konsekuensi dari rencana pemindahan tersebut.
“Dasar kajiannya harus jelas, sehingga kita bisa mengetahui alasan dan pertimbangan di balik rencana translokasi ini,” katanya.
Menurut Hasanuddin, kebijakan terhadap satwa dilindungi membutuhkan pertimbangan menyeluruh. Kepentingan penyelamatan satwa harus berjalan seiring dengan perlindungan hutan sebagai habitat alaminya.
Persoalan ini menjadi penting karena keberadaan badak Kalimantan merupakan bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati yang membutuhkan perhatian serius. Kehilangan habitat maupun gangguan terhadap ekosistem dapat menambah tantangan dalam upaya mempertahankan keberlangsungan satwa tersebut.
DPRD Kaltim pun mendorong agar seluruh informasi mengenai rencana translokasi disampaikan secara terbuka.
“Perlindungan Badak Pari tidak boleh berhenti pada proses pemindahan, tetapi juga harus memastikan habitat dan kawasan konservasinya tetap terjaga,” tutupnya.
Dengan begitu, publik dapat memahami alasan kebijakan sekaligus mengawal upaya penyelamatan Badak Pari agar tetap berjalan seiring dengan perlindungan habitat dan kawasan konservasi. (ADV DPRD Kaltim/jul)

