Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Kewajiban membayar pajak seharusnya berjalan seiring dengan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Namun, ketimpangan antara kontribusi masyarakat dan hasil pembangunan yang diterima kembali menjadi perhatian Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra. Selasa (17/11/2026)
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai tumpuan utama untuk menutup kekurangan penerimaan negara. Terlebih, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat kebijakan penambahan beban pajak perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Nurhadi menilai kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan. Pemerintah juga harus memperhitungkan daya beli, kebutuhan rumah tangga, serta kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Kalau negara ingin menambah pendapatan, salah satu cara paling mudah memang memungut pajak dari masyarakat,” kata Nurhadi.
Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan agar tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi masyarakat. Peningkatan penerimaan negara semestinya tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat.
“Tidak terus menambah beban rakyat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Selain persoalan besaran pungutan, Nurhadi juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kontribusi pajak dan pemerataan hasil pembangunan. Ia menilai masyarakat berhak memperoleh manfaat nyata dari kewajiban yang selama ini mereka tunaikan.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta taat membayar pajak,” ujarnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana penerimaan yang dihimpun pemerintah kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan.
“Manfaat yang kembali kepada mereka sangat minim,” pungkasnya.
Sorotan tersebut menjadi penting bagi Kaltim yang memiliki kontribusi ekonomi besar terhadap negara. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kontribusi daerah turut diikuti perhatian terhadap kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil sumber daya.
Karena itu, kualitas belanja negara harus menjadi bagian dari evaluasi kebijakan fiskal. Penerimaan yang berhasil dikumpulkan pemerintah perlu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan harus dibangun melalui transparansi penggunaan anggaran dan kejelasan manfaat pembangunan yang mereka terima,” tutup Nurhadi.
Dengan demikian, penguatan penerimaan negara tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa setiap kontribusi yang diberikan rakyat kembali dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kualitas hidup. (ADV DPRD Kaltim/jul)

