Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Kekurangan penerimaan pajak yang mencapai Rp514 triliun hingga akhir 2026 menjadi sinyal perlunya pembenahan strategi fiskal nasional. Pemerintah didorong tidak hanya mengandalkan pungutan dari masyarakat, tetapi mulai memaksimalkan potensi kekayaan negara melalui optimalisasi aset dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selasa (17/11/2026).
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, menilai negara sebenarnya memiliki berbagai sumber daya ekonomi yang dapat menjadi penopang penerimaan. Namun, potensi tersebut perlu dikelola secara lebih produktif agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan negara.
Menurutnya, mengejar tambahan penerimaan melalui pajak memang menjadi salah satu pilihan pemerintah. Akan tetapi, strategi tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya jalan ketika negara masih memiliki aset dan perusahaan milik negara yang dapat dioptimalkan.
“Kalau negara ingin menambah pendapatan, salah satu cara paling mudah memang memungut pajak dari masyarakat,” kata Nurhadi, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi pengelolaan aset negara, termasuk memastikan kekayaan yang dimiliki tidak sekadar tercatat sebagai aset, tetapi mampu menghasilkan nilai ekonomi.
Peningkatan kinerja BUMN juga perlu menjadi perhatian. Perusahaan milik negara diharapkan dapat memperkuat kontribusi terhadap penerimaan melalui pengelolaan usaha yang efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil.
“Tidak terus menambah beban rakyat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Nurhadi berpandangan, optimalisasi sumber pendapatan alternatif dapat menjadi langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih luas tanpa harus terus memperbesar beban masyarakat.
Ia juga menilai pembenahan pengelolaan kekayaan negara harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah. Penerimaan yang meningkat perlu diikuti penggunaan anggaran yang efektif agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
Bagi Kaltim, persoalan tersebut juga penting karena daerah ini memiliki kontribusi ekonomi besar terhadap negara. Pengelolaan sumber daya dan distribusi manfaat pembangunan perlu mendapat perhatian dalam kebijakan fiskal nasional.
Nurhadi menegaskan, penguatan keuangan negara semestinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pungutan, tetapi juga kemampuan pemerintah mengelola kekayaan yang sudah dimiliki.
Optimalisasi aset negara dan peningkatan kontribusi BUMN dinilai dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat penerimaan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. (ADV DPRD Kaltim/jul)

