Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Potensi pelarangan industri rokok elektrik atau vape di Kalimantan Timur (Kaltim) menyimpan persoalan ketenagakerjaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebanyak 1.400 pekerja diperkirakan menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian apabila kebijakan pelarangan diberlakukan secara menyeluruh tanpa kesiapan skema perlindungan tenaga kerja. Selasa (17/11/2026)
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu dampak kebijakan muncul sebelum mengambil langkah antisipasi. Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti perencanaan yang matang untuk mencegah munculnya persoalan pengangguran baru.
Besarnya potensi dampak tersebut terlihat dari aktivitas sekitar 400 toko vape di Kaltim. Berdasarkan perkiraan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim, jaringan usaha tersebut menyerap kurang lebih 1.400 tenaga kerja.
Jumlah itu menjadi peringatan bahwa persoalan vape bukan semata-mata menyangkut keberlangsungan bisnis, tetapi juga menyangkut penghidupan pekerja dan keluarganya.
“Data ini harus ditindaklanjuti secara serius. Tingkat kerentanan pemutusan hubungan kerja bergantung pada wujud kebijakan nantinya serta kemampuan masing-masing pelaku usaha, dalam melakukan penyesuaian dengan adanya aturan larangan itu,” kata Firnadi.
Firnadi menilai pemerintah perlu segera mengetahui seberapa besar ketergantungan tenaga kerja terhadap industri vape. Langkah tersebut penting untuk mengukur potensi dampak apabila aktivitas perdagangan maupun produksi mengalami pembatasan.
Ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim tidak hanya mengandalkan perkiraan jumlah pekerja dari asosiasi, tetapi melakukan verifikasi secara langsung.
Pendataan perlu mencakup jumlah tenaga kerja, persebaran toko, hingga status hubungan kerja. Dengan begitu, pemerintah memiliki gambaran mengenai kelompok pekerja yang berpotensi paling terdampak.
“Jika pemerintah pusat memutuskan pelarangan menyeluruh, langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak kebijakan dirancang,” tegasnya.
Menurut Firnadi, pemerintah tidak boleh membiarkan pekerja menghadapi ketidakpastian tanpa alternatif pekerjaan. Terlebih, sebagian tenaga kerja kemungkinan memiliki keterampilan yang selama ini hanya berkaitan dengan aktivitas penjualan dan distribusi produk vape.
Salah satu langkah yang didorong Firnadi adalah menyiapkan program reskilling atau pelatihan keterampilan baru. Program tersebut diharapkan membuka peluang bagi pekerja untuk memasuki sektor usaha lain apabila industri vape mengalami penghentian operasional.
Pemerintah dapat memetakan kompetensi tenaga kerja terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan memberikan pelatihan tanpa mengetahui kemampuan awal maupun peluang pekerjaan yang tersedia.
Firnadi juga meminta pemerintah membangun koordinasi dengan asosiasi usaha agar kebijakan yang disusun mempertimbangkan kondisi riil pelaku industri dan pekerjanya.
“Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa upaya melindungi masyarakat dari risiko penggunaan vape tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Namun, langkah tersebut perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi.
Firnadi mengingatkan, perubahan kebijakan yang menyentuh suatu sektor usaha membutuhkan kesiapan lintas lembaga. Pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi konsekuensi ketenagakerjaan sebelum kebijakan baru benar-benar diterapkan.
“Data itu penting untuk mengukur dampak fiskal jika pemerintah pusat mengubah kebijakannya,” pungkasnya.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun langkah yang lebih terukur, baik dalam perlindungan pekerja maupun perencanaan ekonomi daerah. (ADV DPRD Kaltim/jul)

