Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Tekanan kemampuan fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2027 menuntut pemerintah provinsi lebih cermat menentukan arah belanja daerah. DPRD Kaltim mengingatkan, keterbatasan anggaran tidak boleh berujung pada terganggunya pemenuhan belanja wajib, terutama sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Selasa (17/11/2026).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 harus berpedoman pada ketentuan mandatory spending.
Pemerintah perlu memastikan seluruh kewajiban anggaran terpenuhi sebelum menentukan pembiayaan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, kondisi fiskal yang semakin terbatas mengharuskan pemerintah melakukan perhitungan lebih realistis. Setiap alokasi harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Selama itu tidak terganggu, anggaran program Gratispol akan kami setujui,” tegas Agusriansyah.
Ia juga menyoroti batas belanja pegawai yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD. Selain itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak boleh kehilangan perhatian karena memiliki keterkaitan langsung dengan konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dengan kondisi keuangan daerah seperti sekarang, pemerintah harus mulai menyesuaikan pola belanja. Jangan sampai anggaran untuk kebutuhan wajib justru terganggu karena terlalu banyak program yang dipertahankan,” paparnya.
Ia turut meminta pemerintah meninjau kembali belanja kesejahteraan pegawai sebagai bagian dari penyesuaian anggaran. Langkah tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus ketentuan yang berlaku.
Pembahasan KUA-PPAS 2027, menurutnya, menjadi momentum penting untuk memastikan struktur belanja pemerintah lebih proporsional.
“Dalam pembahasan anggaran nanti, kami akan memastikan setiap alokasi benar-benar memperhatikan prioritas dan kewajiban pemerintah, bukan sekadar mempertahankan program yang sudah berjalan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyesuaian belanja perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah provinsi dituntut menentukan kegiatan yang benar-benar prioritas, sekaligus menghindari pengeluaran yang tidak mendesak.
“DPRD Kaltim saja mengalami penyesuaian sampai 50 persen. Apalagi dinas-dinas terkait,” ujarnya.
Bagi DPRD, tantangan APBD 2027 bukan hanya persoalan mengendalikan pengeluaran, melainkan memastikan keterbatasan fiskal tidak mengurangi kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang merasakan dampak dari keterbatasan anggaran ini. Semua belanja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandas Agusriansyah. (ADV DPRD Kaltim/jul)

