Portalsembilan.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Kalimantan Timur semakin mendekati target pemerataan akses digital hingga ke pelosok desa melalui program Gratispol Internet. Hingga akhir 2025, sebanyak 802 dari total 841 desa di Benua Etam telah terhubung dengan layanan internet, menyisakan 39 desa yang menjadi sasaran penyelesaian pada tahun ini.
Di tengah capaian tersebut, tantangan pembangunan kini bergeser pada upaya memperluas akses listrik bagi desa-desa terpencil yang hingga kini belum tersentuh jaringan energi secara memadai. Pemerintah memperkirakan masih terdapat sekitar 45 desa yang belum menikmati layanan listrik pada akhir 2026.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menunjukkan pemerataan internet telah menjangkau seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara di Kabupaten Kutai Barat, layanan internet telah tersedia di 167 desa, Kabupaten Paser 131 desa, Kabupaten Kutai Kartanegara 188 desa, serta Kabupaten Kutai Timur 136 desa dari total 139 desa.
Adapun desa yang belum terhubung internet tersebar di Kutai Barat sebanyak 23 desa, Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa percepatan pembangunan internet di sejumlah wilayah masih menghadapi kendala mendasar, yakni belum tersedianya pasokan listrik.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Untuk menuntaskan target konektivitas digital tersebut, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan guna mendukung pembangunan jaringan internet pada desa-desa yang masih blank spot.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat elektrifikasi desa-desa terpencil yang sebagian besar berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, saat awal masa kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, terdapat 110 desa yang belum menikmati layanan listrik. Melalui berbagai program intervensi, termasuk listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil memperoleh akses energi sehingga jumlah desa yang belum berlistrik berkurang menjadi 72 desa.
“Melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM, tahun ini ada 27 desa lagi yang akan mendapatkan intervensi program listrik desa dari pemerintah pusat,” katanya.
Apabila program tersebut berjalan sesuai target, jumlah desa yang belum berlistrik diproyeksikan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Bambang mengakui tantangan utama elektrifikasi berada pada kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Sebagian desa berada di kawasan terpencil, terisolasi, bahkan belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga pembangunan jaringan PLN membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar.
Sebagai solusi sementara, pemerintah telah mengembangkan berbagai program pra-PLN, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dan bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat.
Dengan percepatan pembangunan internet dan listrik yang berjalan simultan, Pemprov Kaltim berharap seluruh desa di wilayahnya dapat menikmati akses informasi, pendidikan, layanan publik, serta peluang ekonomi digital secara merata dalam beberapa tahun mendatang.
(Yeni A.Y)
