Portalsembilan.com, Kutai Kartanegara -Tekanan publik terhadap kinerja lembaga legislatif di Kutai Kartanegara kian menguat. Ratusan massa dari aliansi organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi damai, Senin (4/5/2026), yang berujung pada penandatanganan notulensi audiensi bersama DPRD Kukar.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan DPRD, termasuk posisi ketua, serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dan polemik pengelolaan kawasan Tahura Bukit Soeharto turut menjadi sorotan.
Selain isu tata kelola, massa juga menekankan pentingnya sensitivitas terhadap nilai adat dan kearifan lokal dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi ini mencerminkan tuntutan yang tidak hanya administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, unsur pimpinan DPRD Kukar membuka ruang dialog melalui audiensi terbuka. Hasil pertemuan dituangkan dalam notulensi yang ditandatangani kedua pihak sebagai komitmen awal untuk menindaklanjuti aspirasi.
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, menegaskan bahwa seluruh tuntutan akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan.
“Aspirasi kami terima secara terbuka dan akan ditindaklanjuti secara objektif dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan fraksi partai menyatakan akan melakukan evaluasi internal melalui jalur partai dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Penandatanganan notulensi menjadi langkah awal, namun publik kini menanti realisasi konkret. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam mengembalikan kepercayaan terhadap lembaga legislatif di Kukar.
(Yeni Adhayanti)
