Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Ketidakpastian penerimaan dana dari pemerintah pusat berpotensi menghambat kelancaran pembangunan di daerah. Persoalan ini menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menyusul polemik berkurangnya penerimaan Kota Samarinda yang diperkirakan mencapai Rp209 miliar akibat penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak. Selasa (17/11/2026).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menilai pemerintah daerah membutuhkan kepastian mengenai aliran dana yang menjadi haknya. Sebab, ketidakjelasan waktu penerimaan dapat menyulitkan pemerintah dalam menyusun perencanaan belanja, terutama ketika sejumlah kegiatan telah berjalan dan membutuhkan pembayaran sesuai jadwal.
Menurutnya, persoalan keuangan daerah tidak cukup dilihat dari besaran alokasi yang ditetapkan. Kepastian kapan dana diterima juga menjadi faktor penting agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewajibannya tanpa menghadapi ketidakpastian pembiayaan.
“Daerah berhak tahu, uangnya ada di mana dan kapan bisa dipakai. Jangan sampai daerah yang sudah bekerja, tapi dananya belum jelas,” kata Sigit.
Ia menyoroti mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. Menurutnya, daerah seharusnya memperoleh kepastian mengenai bagian penerimaan yang menjadi haknya tanpa harus menghadapi proses penyaluran yang berlarut-larut.
Sigit menilai sistem pembagian penerimaan berbasis persentase seperti mekanisme opsen pajak dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki penyaluran DBH.
“Kalau bagi hasil juga dipotong langsung, begitu ada penerimaan, bagian daerah langsung terpisah. Tidak perlu menunggu proses panjang di kementerian,” ujarnya.
Usulan tersebut bahkan telah disampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan. Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan perubahan mekanisme agar distribusi penerimaan kepada daerah berlangsung lebih pasti dan transparan.
“Kita tidak minta ditambah, kita hanya minta hak kita tidak tertahan. Kalau dipotong di awal, semua jadi jelas,” tuturnya.
Polemik ini semakin mengemuka setelah Pemerintah Kota Samarinda menghadapi potensi pengurangan penerimaan sekitar Rp209 miliar. Rinciannya, lebih dari Rp70 miliar berasal dari komponen opsen pajak, sedangkan sekitar Rp139 miliar berkaitan dengan bagi hasil pajak.
“Penyesuaian ini tentu berdampak terhadap kemampuan kami membiayai kegiatan yang sudah berjalan. Sementara pemerintah provinsi juga menghadapi penurunan proyeksi pendapatan lebih dari Rp1 triliun, sehingga perlu ada penyesuaian anggaran,” jelas Sigit.
Di tengah kondisi tersebut, Sigit menilai pemerintah perlu memastikan persoalan distribusi penerimaan tidak menambah tekanan terhadap keuangan daerah. Kepastian aliran dana menjadi penting agar pemerintah kabupaten dan kota dapat menghitung kemampuan belanja secara lebih akurat.
Ia menegaskan, pembenahan mekanisme DBH bukan semata-mata persoalan mempercepat transfer, tetapi juga memberikan kepastian hak keuangan kepada daerah.
“Penyaluran dana yang transparan dan terukur menjadi kunci bagi daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Dengan kepastian penerimaan, pemerintah daerah dapat merealisasikan program, memenuhi kewajiban pembayaran, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa terkendala ketidakjelasan aliran anggaran.” tutupnya. (ADV DPRD Kaltim/jul)

