Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan rancangan standar pelayanan yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026). (adv)
SANGATTA, Portalsembilan.com – Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian Sekretariat Daerah (Setkab) Kutim. Salah satu langkah yang ditempuh yakni menyusun standar pelayanan yang lebih terarah, mulai dari kejelasan prosedur, waktu penyelesaian hingga kesiapan petugas dalam memberikan layanan.
Upaya tersebut dibahas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan rancangan standar pelayanan yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026). Forum ini melibatkan perwakilan unit kerja Setkab, kepala perangkat daerah, mahasiswa, serta sejumlah unsur pemangku kepentingan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi. Lebih dari itu, standar yang disusun harus benar-benar menjadi pedoman kerja dan diterapkan dalam aktivitas pelayanan sehari-hari.
Menurutnya, keberadaan unit layanan terpadu harus didukung kesiapan seluruh unsur pelaksana. Dengan demikian, masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang membutuhkan layanan dapat memperoleh kepastian mengenai prosedur dan waktu penyelesaian.
Rizali menyebutkan, Kutim pernah meraih predikat terbaik dalam penilaian pelayanan publik pada 2024. Capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus menjaga kualitas pelayanan sekaligus melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan.
Ia menggarisbawahi empat komponen yang menentukan keberhasilan pelayanan publik, yakni kepastian regulasi, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta dukungan anggaran operasional.
Keempat komponen tersebut, kata dia, tidak dapat dipisahkan. Aturan yang baik harus didukung fasilitas memadai, petugas yang kompeten, serta pembiayaan yang memungkinkan pelayanan berjalan optimal.
Rizali juga mengingatkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas. Sikap petugas ketika berhadapan dengan pengguna layanan turut menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“Keramahan, kesantunan, dan kecepatan petugas dalam merespons kebutuhan pengguna menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan,” ujarnya.
Selain pembenahan pelayanan secara langsung, ia mendorong optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui pemanfaatan teknologi, layanan di lingkungan Setkab diharapkan dapat terhubung dengan seluruh perangkat daerah sehingga pertukaran data dan informasi berlangsung lebih efektif.
Menurut Rizali, integrasi data memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Data sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga kondisi masyarakat harus tersedia secara akurat agar program pemerintah, termasuk 50 program unggulan kepala daerah, dapat diukur pencapaiannya.
Ia turut menyoroti aspek kesejahteraan petugas. Lingkungan kerja yang nyaman, peningkatan kompetensi, serta pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang mempertimbangkan beban dan tanggung jawab pekerjaan dinilai menjadi bagian dari upaya mendukung pelayanan berkualitas.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menjelaskan penyusunan standar pelayanan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014.
Proses penyusunan telah dimulai melalui pembahasan rancangan pada 22 Oktober 2026 di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim. Selanjutnya, FKP digelar untuk menguji kelayakan rancangan sekaligus menjaring aspirasi dari berbagai pihak.
Uud menyampaikan, terdapat enam unsur yang dilibatkan dalam forum tersebut, meliputi penyelenggara dan pengguna layanan, ahli atau praktisi, pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, serta media massa.
Seluruh masukan dan kesepakatan yang dihimpun akan dituangkan dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan rancangan. Setelah itu, standar pelayanan akan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dan dipublikasikan secara terbuka sebagai pedoman pelayanan di lingkungan Setkab Kutim. (ADV Diskom Kutim/Arie)

