Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan rancangan standar pelayanan yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026). (adv)
ANGATTA, Portalsembilan.com – Akses pelayanan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini mulai diarahkan lebih praktis melalui kehadiran Unit Layanan Terpadu (ULT) Sekretariat Daerah. Fasilitas yang berada di lantai 1 Kantor Bupati Kutim tersebut disiapkan sebagai pusat pelayanan dan informasi bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).
Peresmian ULT dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, bertepatan dengan pembukaan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Sekretariat Daerah di Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026).
Rizali menyampaikan, pembentukan ULT menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam membenahi sistem pelayanan birokrasi. Dengan adanya pusat layanan terpadu, pengguna layanan diharapkan lebih mudah mendapatkan informasi maupun mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus mencari pejabat atau mendatangi sejumlah bagian secara terpisah.
Menurutnya, pelayanan publik harus didukung sistem yang jelas, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam pengembangan ULT agar masyarakat mengetahui prosedur, persyaratan, hingga tahapan pelayanan yang harus dilalui.
“Dengan sistem yang terintegrasi, pengguna layanan dapat mengetahui alur, persyaratan, serta mekanisme pelayanan secara lebih jelas,” ujarnya kepada awak media.
Tidak hanya berorientasi pada pelayanan administrasi, keberadaan ULT juga diharapkan mendukung keterpaduan informasi dan data antarperangkat daerah. Rizali mengakui, selama ini pemerintah daerah telah memiliki banyak data, tetapi pengelolaannya masih tersebar di masing-masing perangkat daerah.
Kondisi tersebut perlu dibenahi melalui sistem pertukaran data yang terintegrasi. Terlebih, data menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Rizali berharap interoperabilitas atau kemampuan pertukaran data antarsistem dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, informasi yang digunakan pemerintah memiliki sumber yang jelas serta telah melalui proses verifikasi dan validasi.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan data antara perangkat daerah, wali data, Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, hingga Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Sinkronisasi diperlukan agar tidak terjadi perbedaan informasi yang berpotensi memengaruhi ketepatan pengambilan kebijakan.
Di sisi lain, Rizali membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memberikan masukan terhadap penyelenggaraan ULT. Evaluasi dari pengguna layanan dinilai penting, baik menyangkut sistem, kelengkapan fasilitas, maupun kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan.
Ia menjelaskan, ULT Sekretariat Daerah memiliki cakupan berbeda dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). ULT secara khusus melayani kebutuhan administrasi di lingkup Sekretariat Daerah, sedangkan MPP dirancang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dari perangkat daerah dan instansi vertikal.
Untuk menunjang operasionalnya, ULT Setkab Kutim menyediakan tujuh loket pelayanan. Masing-masing meliputi Loket Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Organisasi, Umum, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dengan pembagian tersebut, pengguna layanan dapat langsung menuju loket sesuai kebutuhan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kemudahan akses pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kutim. (ADV Diskom Kutim/Arie)

