Portalsembilan.com, SAMARINDA — Peta politik menuju Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Samarinda 2030 mulai memperlihatkan arah. Sejumlah partai politik telah membuka kartu dengan menyiapkan figur yang dinilai berpotensi menjadi kandidat. Namun, di tengah geliat politik tersebut, PDI Perjuangan memilih mengambil jalur berbeda: tidak tergesa-gesa menentukan nama, tetapi memperkuat kerja politik melalui pengabdian kepada masyarakat.
Sikap itu disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, saat ditemui di sela pelantikan pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kaltim yang dirangkai dengan kegiatan donor darah di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan Abdul Wahab, Samarinda, Sabtu (11/9/2026) siang.
Menurut Ananda, PDI Perjuangan tetap memiliki kepentingan politik yang jelas dalam menghadapi kontestasi Pilwali Samarinda. Partai berlambang banteng moncong putih itu tengah melakukan berbagai persiapan internal, termasuk membuka peluang untuk mengusung kader sendiri dalam perebutan kursi orang nomor satu di Kota Tepian.
“Yang pastinya kita mempersiapkan. Kita tentunya juga ingin ada kader PDI Perjuangan yang bisa kita usung untuk kontestasi pemilihan Wali Kota Samarinda,” ujar Ananda.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak mengabaikan dinamika politik menuju 2030. Hanya saja, partai tersebut belum menjadikan deklarasi figur sebagai prioritas utama. Bagi PDI Perjuangan, momentum politik masih cukup panjang sehingga konsolidasi internal dan kerja nyata di tengah masyarakat dinilai lebih penting.
Ananda menegaskan, partainya tidak ingin terjebak dalam politik elektoral yang terlalu dini. Menurutnya, sebelum berbicara mengenai siapa yang akan maju dan bagaimana strategi memenangkan kontestasi, partai harus memastikan keberadaannya tetap dirasakan masyarakat.
“Tetapi hari ini fokus kita adalah bagaimana kita bisa bekerja untuk masyarakat. Itu dulu,” tegasnya.
Sikap tersebut menjadi menarik karena sejumlah partai politik lainnya justru mulai memperlihatkan figur yang berpotensi menjadi kandidat Pilwali Samarinda 2030. Pergerakan tersebut tidak terlepas dari berakhirnya masa kepemimpinan Andi Harun yang telah menjabat dua periode sebagai Wali Kota Samarinda sehingga tidak dapat kembali mencalonkan diri untuk periode berikutnya.
Gerindra menjadi salah satu partai yang telah menyiapkan figur. Partai berlambang kepala Garuda tersebut mengarahkan dukungan kepada Helmi Abdullah. Posisi Helmi sebagai Ketua DPRD Kota Samarinda sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda membuat namanya semakin kuat dalam bursa kandidat.
Dari Partai Golkar, muncul nama dr. Andi Satya. Politisi yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur tersebut dipastikan memiliki kendaraan politik setelah dipercaya memimpin DPC Partai Golkar Samarinda. Posisi itu sekaligus memperkuat spekulasi mengenai langkah politiknya menuju Pilwali Samarinda mendatang.
Sementara itu, Partai NasDem juga telah memperlihatkan arah politiknya dengan kembali menyiapkan Saefuddin Zuhri. Saat ini, Saefuddin Zuhri masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Samarinda yang mendampingi Andi Harun dalam pemerintahan periode berjalan.
Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa persaingan menuju Pilwali Samarinda 2030 berpotensi berlangsung dinamis jauh sebelum tahapan resmi pemilihan dimulai. Namun, PDI Perjuangan tampaknya memilih membangun fondasi politik terlebih dahulu ketimbang berlomba mengumumkan kandidat.
Bagi partai politik, waktu yang panjang menuju kontestasi dapat menjadi ruang untuk menguji kapasitas kader, membaca aspirasi publik, memperkuat mesin organisasi, sekaligus mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap figur yang nantinya akan diusung.
Dengan demikian, belum munculnya nama dari PDI Perjuangan bukan berarti partai tersebut kehilangan arah. Sebaliknya, pernyataan Ananda memperlihatkan strategi politik yang menempatkan kerja kerakyatan sebagai modal awal sebelum menentukan siapa yang akan dibawa ke gelanggang Pilwali Samarinda.
Pertarungan menuju kursi Wali Kota Samarinda 2030 pun perlahan mulai terbentuk. Ketika sejumlah partai mulai menampilkan kandidat, PDI Perjuangan memilih menyimpan kartunya lebih lama. Siapa kader yang akhirnya mendapat mandat untuk maju masih menjadi tanda tanya, tetapi satu pesan yang disampaikan partai sudah jelas: kerja untuk masyarakat didahulukan, kontestasi politik menyusul. (Y)
