Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (03/08/2026).
SAMARINDA, Portalsembilan – Kelancaran eksekusi program pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu sangat bergantung pada kepastian arus kas dari dana transfer pusat maupun provinsi. Guna memastikan hak-hak anggaran daerah terpenuhi, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menyoroti belum terealisasinya sejumlah dana transfer dalam Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (03/08/2026).
Forum yang dihadiri jajaran Forkopimda dan Bupati/Wali Kota se-Kaltim tersebut menjadi wadah evaluasi terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) serta Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi.
Di hadapan Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., Bupati Angela secara terbuka mempertanyakan kejelasan sisa dana kurang salur serta Bankeu provinsi senilai Rp 5 miliar yang belum dicairkan ke kas daerah Mahulu.
“Kami masih menunggu realisasi dana kurang salur serta bantuan keuangan sebesar Rp 5 miliar yang hingga saat ini belum kami terima. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah,” ungkap Bupati Angela di hadapan peserta rakor.
Menurutnya, keterlambatan penyaluran dana transfer provinsi maupun pusat memicu tersendatnya pekerjaan fisik di lapangan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedalaman.
“Ketepatan waktu penyaluran dana transfer sangat menentukan keberlangsungan program di perangkat daerah. Kami berharap forum rakor ini menghasilkan solusi konkret percepatan pencairan dana tersebut,” tambahnya.
Merespons paparan kondisi pendapatan dan DBH oleh Kepala BPKAD dan Plt. Kepala Bapenda Kaltim, Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., menegaskan kesiapan jajarannya untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
“Pemkab Mahulu berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun, kelancaran skema transfer dari provinsi dan pusat tetap menjadi pilar utama agar APBD kami dapat tereksekusi secara maksimal,” jelas Sekda Stephanus Madang.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif antara Gubernur Kaltim dengan seluruh kepala daerah guna menyelaraskan strategi penyerapan anggaran dan penguatan pendapatan daerah hingga akhir TA 2026. (ADV/Mahakam Ulu)
