Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (03/08/2026).
SAMARINDA, Portalsembilan – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) menyuarakan kondisi riil tantangan anggaran yang dihadapi daerah pedalaman dan perbatasan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (03/08/2026).
Rakor strategis yang dipimpin Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Ir. H. Seno Aji, M.Si., Sekda Kaltim Dra. Sri Wahyuni, M.PP., serta para kepala daerah se-Kaltim.
Bupati Angela Idang Belawan yang didampingi Sekda Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., mengungkapkan bahwa kewajiban pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20 persen menjadi beban berat bagi daerah yang sedang gencar membangun infrastruktur dasar.
“Kami saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat krusial. Di sisi lain, kami juga dituntut untuk memenuhi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Kondisi ini tentu menjadi dilema fiskal bagi kami, karena apabila dipaksakan, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur akan sangat terbatas,” tegas Bupati Angela.
Bupati menyampaikan kekhawatirannya atas potensi sanksi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat apabila pemenuhan target persentase tersebut tidak tercapai, padahal kebutuhan pembangunan fisik jalan dan fasilitas publik di Mahulu sangat mendesak.
“Jika tidak ada penyesuaian kebijakan terhadap kondisi daerah seperti kami, maka risiko pemotongan anggaran di tahun berikutnya akan semakin memperberat beban fiskal. Oleh karena itu, kami memohon dukungan Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan kondisi ini kepada Pemerintah Pusat, agar ada kebijakan yang lebih afirmatif dan berkeadilan bagi daerah yang sedang bertumbuh,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Mahulu mengapresiasi ruang diskusi yang dibuka Pemprov Kaltim demi menyerap aspirasi daerah terluar dalam memperjuangkan kesetaraan tata kelola keuangan.
“Kehadiran kami di forum ini adalah bentuk ikhtiar memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih responsif dan adaptif terhadap karakteristik wilayah pedalaman Mahakam Ulu,” pukasnya.
Dalam agenda ini, Bupati turut didampingi Kepala Bappelitbangda Mahulu Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., Kepala Bapenda Mahulu Josman, S.IP., M.Si., serta perwakilan BPKAD dan Bagian Prokopim Setkab Mahulu. (ADV/Mahakam Ulu)
