Portalsembilan.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan roda organisasi berjalan lebih efektif dalam mendukung pencapaian visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, berlangsung pada Senin (27/7/2026).
Dalam arahannya, Aulia menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui dedikasi, integritas, dan capaian kerja nyata. Menurutnya, jabatan yang diemban setiap aparatur sipil negara merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kepada para pejabat administrator maupun pengawas, laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan loyalitas melalui kinerja terbaik, bukan melalui pendekatan-pendekatan khusus,” tegas Aulia di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Ia menjelaskan, pejabat administrator memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan kepala daerah dengan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, mereka dituntut mampu memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program yang berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu penekanan penting yang disampaikan Aulia adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam menerapkan sistem merit pada proses pengisian jabatan. Ia menegaskan bahwa penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi, bukan atas dasar hubungan pribadi maupun kedekatan politik.
“Kurang lebih 80 persen pejabat yang saya lantik hari ini bahkan tidak saya kenal secara pribadi. Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara semakin profesional dalam menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi di Kukar diarahkan pada penguatan budaya kerja yang objektif, transparan, dan berorientasi pada prestasi. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap mampu menciptakan birokrasi yang semakin profesional serta memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Aulia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah memberikan pendampingan kepada pejabat yang baru dilantik agar proses penyesuaian berlangsung cepat. Ia tidak menginginkan adanya masa transisi yang terlalu panjang sehingga dapat menghambat pelayanan publik maupun pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Besok langsung susun strategi, lakukan penyesuaian, dan pastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik. Jangan terlalu lama beradaptasi karena masyarakat menunggu hasil kerja kita,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Aulia turut mengingatkan bahwa tahun 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga seluruh aparatur harus mampu bekerja lebih efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
Ia menilai keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. Justru di tengah kondisi tersebut, kreativitas, inovasi, dan efisiensi menjadi kunci agar target pembangunan tetap dapat tercapai.
“Kita memang harus lebih efisien, tetapi kinerja tidak boleh ikut menurun. Yang berubah adalah cara kita bekerja, bukan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain aspek profesionalisme, Aulia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang sehat di dalam organisasi. Ia mengajak seluruh pejabat untuk mengedepankan kolaborasi, saling mendukung, serta menyelesaikan berbagai persoalan melalui mekanisme internal yang konstruktif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai oleh individu semata, melainkan melalui kerja sama seluruh unsur pemerintahan yang memiliki tujuan dan semangat yang sama dalam melayani masyarakat.
“Kabupaten Kutai Kartanegara tidak membutuhkan superhero. Yang kita butuhkan adalah tim yang mampu bekerja bersama-sama untuk masyarakat,” ujarnya.
Usai prosesi pelantikan, Aulia kembali menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas birokrasi. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu segera menunjukkan kinerja terbaik, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri di tempat tugasnya masing-masing sehingga pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah semakin meningkat,” pungkasnya.(Yuliana)
