Portalsembilan.com, BERAU – Keterbatasan sekolah menengah atas (SMA) di wilayah pedalaman masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut membuat banyak pelajar terpaksa meninggalkan kampung halaman dan tinggal di perkotaan untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP).
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai persoalan akses pendidikan di wilayah terpencil perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di pedalaman.
Menurut dia, banyak keluarga di kawasan pedalaman mengalami keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan membiayai kebutuhan anak ketika harus bersekolah jauh dari rumah.
“Banyak anak di pedalaman harus meninggalkan kampung halaman hanya untuk melanjutkan sekolah,” kata Elita, Minggu (17/5/2026).
Ia menjelaskan, beban yang ditanggung keluarga tidak hanya berkaitan dengan biaya pendidikan formal, tetapi juga kebutuhan hidup selama anak tinggal di kota. Pengeluaran untuk tempat tinggal, konsumsi, transportasi, hingga perlengkapan sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi orangtua.
“Tidak semua orangtua mampu membiayai anak tinggal di kota,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi, Elita juga menyoroti dampak sosial ketika pelajar usia sekolah harus hidup jauh dari pengawasan keluarga. Menurut dia, anak-anak pada usia remaja masih membutuhkan pendampingan orangtua, baik dalam proses pendidikan maupun pembentukan karakter.
“Anak-anak usia sekolah masih membutuhkan pendampingan keluarga,” katanya.
Karena itu, DPRD Berau mendorong pemerintah menghadirkan SMA di kawasan pedalaman sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi hambatan pendidikan sekaligus menekan risiko putus sekolah di wilayah terpencil.
Elita menegaskan, pembangunan fasilitas pendidikan tidak semestinya hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di pedalaman masih menghadapi keterbatasan akses.
“Pendidikan harus dirasakan secara adil oleh semua masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperjuangkan kebutuhan pembangunan sekolah menengah di pedalaman kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengingat kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat provinsi.
Di samping pembangunan sekolah, Elita menilai pemerintah juga perlu mempersiapkan dukungan lain, seperti tenaga pengajar, sarana pembelajaran, hingga asrama pelajar agar layanan pendidikan di kawasan pedalaman dapat berjalan optimal.
“Jangan hanya membangun sekolah, tetapi kualitas layanan pendidikannya juga harus dipersiapkan,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
