Portalsembilan.com, BERAU — Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan penghematan anggaran tidak mengganggu pelayanan dasar dan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah memang menuntut pemerintah lebih cermat dalam menyusun kebijakan pembangunan. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Anggaran memang terbatas, tetapi program untuk masyarakat tidak boleh ikut terhenti,” ujar Subroto, Senin (18/5/2026).
Ia menilai, arah pembangunan daerah ke depan perlu lebih menitikberatkan pada kualitas program dibandingkan banyaknya kegiatan yang dijalankan setiap tahun. Dalam situasi anggaran yang terbatas, pemerintah diminta lebih selektif menentukan program yang benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Menurut Subroto, masyarakat membutuhkan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan yang bersifat administratif atau seremonial.
“Sekarang yang dibutuhkan adalah program yang tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai kebijakan efisiensi dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pola perencanaan anggaran agar lebih efektif serta tidak terlalu bergantung pada belanja rutin.
Ia juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah hingga pemerintah kampung untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“Jangan sampai efisiensi justru membuat pelayanan kepada masyarakat menurun,” ujarnya.
Subroto menambahkan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah kampung menjadi faktor penting agar program strategis tetap berjalan optimal meski ruang fiskal sedang terbatas.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawasi kebijakan pengelolaan anggaran daerah guna memastikan program prioritas tetap mendapat perhatian pemerintah.
“Yang paling utama, kebijakan anggaran harus tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (ADV/DPRD BERAU)
