JAKARTA, Portalsembilan –, Masalah kesejahteraan tenaga honorer di beranda depan negara menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu). Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, melakukan pertemuan khusus dengan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Kamis (18/06/2026) pagi.
Kehadiran Bupati Angela disambut langsung oleh Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto bersama Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja, S.Sos., MAP., di Ruang Kerja Wamen Gedung Kementerian PANRB.
Langkah jemput bola ini diambil Bupati guna menyuarakan nasib puluhan tenaga medis serta guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Mahulu. Mereka terancam kehilangan sumber pendapatan akibat regulasi baru pusat yang membatasi ruang daerah dalam mengucurkan insentif APBD untuk tenaga non-ASN.
“Tercatat sekitar 67 tenaga kesehatan, yang terdiri dari perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, belum terakomodasi meskipun sebagian diantaranya masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat,” urai Bupati Angela di hadapan Wamen.
Kondisi serupa menimpa sektor pendidikan usia dini. Sebagai Bunda PAUD, Bupati menjelaskan bahwa mayoritas lembaga PAUD di Mahulu dikelola swasta dengan kemampuan ekonomi wali murid yang minim. Selama ini, Pemkab Mahulu hadir menyuntikkan dana insentif lokal agar kegiatan belajar-mengajar di perbatasan tidak mati suri.
Namun, dengan adanya restriksi aturan terbaru terkait honorer, pemda kini menemui jalan buntu dalam melanjutkan skema bantuan finansial tersebut. Kondisi ini memicu keresahan massal di kalangan pengajar yang hingga kini belum terserap dalam formasi Aparatur Sipil Negara.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus dan solusi terhadap keberlanjutan kesejahteraan tenaga kesehatan serta tenaga pendidik non-ASN, sehingga pelayanan dasar tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Guna memperkuat urgensi usulan tersebut, Bupati didampingi tim birokrasi daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Plt. Kepala BKPSDM Nobertus Ngande, S.IP., serta Kabag Prokopim Christianus Arie Dedy Bang, S.E., M.Si.
Hadir pula memberikan pemaparan data teknis, Kabid Ekonomi dan SDM Bappelitbangda Theopilus David, S.S., M.I.P., bersama Kabid Dikdasmen Disdikbud Mahulu Radhitya Wibawa, S.Sos., M.Si.
Melalui lobi politik ini, Pemkab Mahulu menuntut adanya keadilan ruang formasi bagi garda depan pelayanan publik agar roda pelayanan kesehatan dan mutu SDM di pedalaman Kalimantan tidak lumpuh. (ADV/Mahakam Ulu)
