Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib.
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menyoroti lambannya pelayanan publik di sejumlah kelurahan, khususnya dalam pengurusan BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera dibenahi demi menjamin hak-hak dasar warga.
Najib menyampaikan, banyak keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan yang memakan waktu lama. Ia menilai, persoalan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakhadiran pejabat yang harus menandatangani berkas, hingga rendahnya pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kalau ada pelayanan yang lambat, itu jadi masukan buat pemerintah kota. Bisa jadi masalahnya karena pejabat yang tanda tangan tidak di tempat atau petugas tidak paham SOP. Masyarakat harus kritis dan memberikan masukan,” kata Najib, Rabu (14/5/2025).
Ia mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh petugas pelayanan di kelurahan. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas layanan.
“Pelayanan publik adalah kebutuhan dasar. Kalau sampai diperlambat, apalagi untuk urusan penting seperti BPJS bagi rakyat kecil, ini menyangkut kemanusiaan. Pemerintah kota harus serius memperbaiki sistemnya,” ujarnya.
Najib juga tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang memperlambat proses pelayanan secara sengaja, bahkan meminta imbalan agar proses dipercepat. Ia meminta agar praktik semacam ini segera dilaporkan oleh masyarakat.
“Kalau ada indikasi petugas minta imbalan, masyarakat jangan diam. Laporkan. Kita ingin pelayanan yang adil dan transparan,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong agar media turut berperan dalam memberitakan perbandingan antar kelurahan dalam memberikan pelayanan. Hal ini dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan dorongan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
“Kalau ada perbedaan antar kelurahan, sampaikan saja di media. Biar jadi bahan koreksi. Mana yang bagus bisa jadi contoh, yang lambat kita dorong untuk perbaiki,” ungkap Najib.
Namun demikian, ia mengimbau agar setiap laporan masyarakat dilengkapi dengan klarifikasi. Sebab, keterlambatan juga bisa terjadi karena berkas tidak lengkap atau petugas sedang melakukan kunjungan lapangan.
“Jangan langsung menyalahkan. Bisa jadi petugasnya sedang keluar, atau berkas yang diajukan kurang. Tapi kalau semua lengkap dan tetap lambat, ya itu patut dipertanyakan,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)
