Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi. (adv)
SANGATTA, Portalsembilan.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mematangkan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menyederhanakan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan. Kehadiran fasilitas ini nantinya diharapkan mampu memangkas jarak pelayanan sekaligus mengakhiri kebiasaan masyarakat berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya untuk mengurus dokumen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, mengatakan MPP menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih terintegrasi. Melalui fasilitas tersebut, berbagai jenis pelayanan dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga instansi vertikal akan dihimpun dalam satu tempat.
Menurutnya, orientasi pelayanan pemerintah harus bergeser dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Artinya, masyarakat tidak semestinya dipersulit oleh prosedur birokrasi maupun ketergantungan terhadap keberadaan pejabat tertentu.
“Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pelayanan yang memiliki standar jelas serta dapat diakses secara lebih praktis,” ujar Rizali saat diwawancarai awak media.
Ia menjelaskan, sejumlah layanan yang direncanakan masuk dalam MPP antara lain administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), layanan kesehatan, pendidikan, hingga perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pemkab Kutim juga berupaya memperluas cakupan layanan dengan melibatkan instansi vertikal. Salah satu yang diharapkan dapat terakomodasi adalah pelayanan keimigrasian. Dengan begitu, masyarakat Kutim berpeluang mendapatkan lebih banyak kemudahan tanpa harus keluar daerah untuk mengakses layanan tertentu.
Rizali menyebutkan, pembangunan MPP saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah daerah terus mendorong agar fasilitas tersebut segera rampung sehingga rencana penggabungan berbagai jenis pelayanan dapat direalisasikan.
Ia juga menegaskan bahwa MPP berbeda dengan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang telah diresmikan di lingkungan Sekretariat Daerah. ULT memiliki ruang lingkup pelayanan yang terbatas pada urusan administrasi di lingkungan Setkab Kutim. Sementara MPP dirancang dengan cakupan lebih besar karena melibatkan berbagai OPD dan instansi terkait.
Namun, menurut Rizali, keberhasilan MPP tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan gedung dan fasilitas pelayanan. Integrasi sistem informasi serta keseragaman data antarperangkat daerah menjadi faktor penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Selama ini, masing-masing OPD telah memiliki basis data sendiri. Akan tetapi, pengelolaannya masih tersebar sehingga diperlukan upaya penyatuan dan sinkronisasi untuk menghindari perbedaan informasi.
Karena itu, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung operasional MPP. Melalui sistem tersebut, pertukaran data antarperangkat daerah diharapkan berjalan lebih efektif dan dapat digunakan sebagai dasar pelayanan maupun penyusunan kebijakan pembangunan.
Rizali menambahkan, transformasi pelayanan berbasis digital juga harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah pun perlu membuka ruang evaluasi agar setiap kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan dapat segera diperbaiki.
Dengan pengembangan MPP, Pemkab Kutim berharap pelayanan pemerintahan ke depan semakin sederhana, transparan, dan efisien. Masyarakat pun ditargetkan bisa mengakses beragam kebutuhan administrasi dalam satu lokasi tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang berbelit. (ADV Diskom Kutim/Arie)

