Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Ancaman penyusutan APBD Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sekitar Rp12 triliun membuat rencana belanja jangka panjang senilai Rp1,24 triliun harus dicermati lebih ketat. DPRD Kaltim belum memberikan persetujuan terhadap usulan proyek Multi-Years Contract (MYC) yang direncanakan berlangsung selama 2027–2029. Senin (16/11/2026).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan usulan tersebut belum memasuki pembahasan maupun tahapan persetujuan legislatif. Karena itu, belum tepat jika DPRD disebut menolak proyek tersebut.
“Ini masih sebatas usulan. Belum ada pembahasan dan belum masuk tahapan persetujuan DPRD,” tegas Agusriansyah.
Usulan MYC mencakup pembangunan Jalan Sotek-Bongan, Jalan Kepala Telake, serta Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II. Dengan skema pembiayaan lintas tahun, pemerintah harus memastikan seluruh persyaratan teknis dan administratif terpenuhi sebelum mengambil komitmen anggaran.
Agusriansyah meminta pembahasan terlebih dahulu dilakukan melalui komisi-komisi DPRD sesuai mitra organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu diperlukan agar setiap proyek dapat diperiksa secara menyeluruh.
“Komisi-komisi DPRD perlu membahas usulan ini sesuai bidang masing-masing. Jangan sampai ada tahapan yang terlewati,” ujarnya.
Menurutnya, kesiapan proyek tidak cukup hanya dilihat dari kebutuhan pembangunan. Studi kelayakan, AMDAL, desain teknis, kepastian lahan, hingga ketersediaan tenaga medis untuk rumah sakit juga harus dipastikan.
“Semua persyaratan harus dicermati. Kita perlu melihat apakah kesiapan teknis dan administrasinya sudah benar-benar terpenuhi,” katanya.
Selain itu, kemampuan fiskal daerah dalam dua hingga tiga tahun mendatang menjadi pertimbangan penting. Komitmen MYC tidak boleh mengganggu belanja wajib maupun program prioritas pemerintah.
“Jangan sampai pemerintah membuat komitmen jangka panjang, tetapi kemampuan keuangan daerah justru tidak mampu menopangnya,” imbuhnya.
Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar dijadwalkan Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WITA. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar menentukan kelanjutan usulan proyek. (ADV DPRD Kaltim/jul)

