Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Tenggat pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 November 2026 menjadi kejaran DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sebanyak enam rancangan peraturan daerah (Raperda) kini dikebut menuju tahap finalisasi agar pembentukan regulasi tidak tertunda hingga tahun depan. Senin (16/11/2026).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan pembahasan enam Raperda tersebut telah memasuki tahap akhir. Dua Raperda ditangani Komisi II, sedangkan empat lainnya dibahas melalui panitia khusus (Pansus).
Pembahasan bahkan berlangsung maraton selama hampir sepekan untuk mengejar target penyelesaian.
“Sekarang sudah pembahasan akhir. Hampir satu minggu kami maraton menyelesaikan pembahasan. InsyaAllah besok semuanya bisa difinalkan, kemudian 18 November akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna,” kata Baharuddin.
Ia optimistis seluruh pembahasan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Setelah laporan akhir disampaikan dalam rapat paripurna pada 18 November, enam Raperda tersebut masih harus melewati tahapan konsultasi dan fasilitasi dengan Kemendagri.
Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum regulasi memasuki proses penetapan lebih lanjut. Pelaporannya dilakukan melalui sistem e-Perda dengan batas waktu hingga 30 November 2026.
Baharuddin mengingatkan, keterlambatan pelaporan berpotensi menghambat proses konsultasi dan finalisasi di tingkat pemerintah pusat.
“Perda itu tidak bisa selesai karena tidak diterima lagi untuk proses finalisasi dan konsultasi,” tegasnya.
Karena itu, Bapemperda bersama komisi dan Pansus terus mempercepat penyelesaian setiap tahapan. Targetnya, seluruh kewajiban DPRD dapat dituntaskan sebelum tenggat berakhir sehingga pembentukan enam regulasi tersebut tidak tertunda ke tahun berikutnya. (ADV DPRD Kaltim/jul)

