Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Dinamika politik nasional terkait kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI jangan sampai mengganggu konsentrasi pemerintah. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan, tantangan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan spekulasi politik yang belum memiliki kepastian. Senin (16/11/2026).
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai pemerintah harus tetap menjaga stabilitas pemerintahan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tidak kehilangan arah.
“Masyarakat tidak perlu terburu-buru menyikapi dinamika politik yang berkembang. Kita harus cermat menerima informasi dan jangan mudah terprovokasi isu yang belum jelas kepastiannya,” kata Salehuddin.
Menurutnya, persoalan pengunduran diri maupun pengisian jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Proses kenegaraan tidak boleh didasarkan pada tekanan opini ataupun kepentingan kelompok tertentu.
“Pengisian jabatan Wakil Presiden tentu tidak bisa dilakukan berdasarkan keinginan kelompok tertentu. Ada aturan ketatanegaraan yang harus menjadi pedoman,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak larut dalam perbincangan mengenai sejumlah nama yang mulai disebut sebagai calon pengganti Gibran. Keputusan mengenai persoalan tersebut sepenuhnya harus menunggu perkembangan dan proses resmi.
“Memang sudah ada sejumlah nama yang diperbincangkan. Namun, kita jangan terlalu jauh berspekulasi karena belum ada kepastian,” ujarnya.
Salehuddin mengingatkan, tantangan ekonomi dalam negeri dan tekanan global masih membutuhkan langkah konkret pemerintah. Jika perhatian terlalu banyak tersedot pada polemik politik, konsistensi pelaksanaan program pembangunan dikhawatirkan ikut terganggu.
“Kita tidak ingin dinamika politik berkepanjangan justru mengalihkan perhatian pemerintah dari pekerjaan utamanya. Program pembangunan dan stabilitas ekonomi harus tetap menjadi prioritas,” katanya.
Ia berharap seluruh proses ketatanegaraan berlangsung tertib tanpa menciptakan ketidakpastian berkepanjangan.
“Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama. Pelayanan publik, kebijakan ekonomi, dan program peningkatan kesejahteraan jangan sampai terganggu,” pungkasnya. (ADV DPRD Kaltim/jul)

