Portalsembilan.com, JAKARTA – Komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan pemerintah saat menerima kunjungan delegasi investor internasional di Jakarta. Pemerintah menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan model pembangunan berkelanjutan yang mampu menarik investasi hijau dari berbagai negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, saat menerima delegasi enam lembaga investasi internasional yang dipimpin Chairman of the Board of the U.S.-Indonesia Society, Duta Besar Robert O. Blake Jr., di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Jumhur menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap pembangunan berwawasan lingkungan. Menurutnya, berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah merupakan upaya membangun ketahanan pangan, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“Bahkan saya menyebut Presiden Prabowo sebagai presiden paling hijau yang pernah memimpin Indonesia karena pembangunan yang dijalankan selalu menempatkan aspek lingkungan sebagai bagian penting dari strategi nasional,” ujar Jumhur.
Delegasi investor yang hadir berasal dari Seventh AP Fund, Green Century Capital Management, KLP Asset Management, UBS, Saturna Capital, dan Ziranjiti. Mereka menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi berkelanjutan berkat kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, cadangan karbon, hingga peluang pengembangan ekonomi hijau yang dinilai semakin menjanjikan.
Meski demikian, para investor juga menyampaikan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian dunia usaha internasional. Mereka berharap Indonesia mampu mempertahankan tren penurunan angka deforestasi, memperkuat tata kelola sektor pertambangan, meningkatkan penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), menjaga kredibilitas pasar karbon nasional, serta memberikan kepastian regulasi yang konsisten dalam jangka panjang.
“Bahwa pemerintah memahami pentingnya kepastian kebijakan bagi para investor, Pungkasnya” .
Karena itu, pembangunan ekonomi nasional akan terus diarahkan agar berjalan seiring dengan upaya konservasi lingkungan melalui pemanfaatan lahan terdegradasi, restorasi ekologi, serta pelaksanaan Gerakan Nasional Tobat Ekologis.
Ia juga menjelaskan bahwa program bioetanol dan pengembangan biodiesel B50 menjadi bagian dari strategi transisi energi Indonesia menuju kemandirian energi nasional. Program mandatori B50 yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 17 Juli 2026 dinilai sebagai tonggak penting dalam pengembangan energi terbarukan berbasis sumber daya domestik, sekaligus membuka peluang terciptanya lapangan kerja hijau (green jobs).
Selain memperluas penggunaan bahan bakar nabati, pemerintah juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt, mempercepat dekarbonisasi sektor industri, mewajibkan penerapan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) pada industri migas, hingga mengurangi emisi gas metana dari tempat pembuangan sampah melalui pembangunan Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL).
Menurut Jumhur, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari paradigma baru pembangunan yang ia sebut sebagai Development through Environmental Protection, yaitu konsep pembangunan yang menjadikan perlindungan lingkungan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi, bukan lagi sebagai konsekuensi yang harus dikorbankan.
Ia juga memperkenalkan pendekatan aksi iklim yang menggabungkan tiga aspek utama, yakni mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran (prosperity).
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat lokal dan masyarakat adat diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas konservasi.
Pertemuan dengan para investor internasional itu menjadi sinyal bahwa isu keberlanjutan kini menjadi faktor penting dalam menentukan arah investasi global.
Pemerintah berharap komitmen terhadap perlindungan lingkungan, tata kelola yang semakin baik, serta kepastian regulasi mampu memperkuat kepercayaan investor sekaligus mempercepat transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berdaya saing di tingkat internasional.(yuliana)
