UJOH BILANG, Portalsembilan – Peta jalan menuju kemandirian energi di perbatasan Kalimantan mulai bergulir. Bertempat di Ballroom Lantai III Kantor Bupati, Senin (06/07/2026), Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) bersama raksasa investor PT Tujuan Mulia Makmur (TMM) menggelar sosialisasi terbuka mengenai progres Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo berkapasitas 300 Megawatt (MW).
Di balik statusnya yang mentereng sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), agenda ini menjadi ruang pengawalan ketat agar investasi triliunan rupiah tersebut tidak meminggirkan hak-hak masyarakat adat lokal.
Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, saat membuka acara menegaskan bahwa sinergi ini harus berdiri di atas transparansi mutlak guna menghindari gesekan sosial di kemudian hari.
“Kehadiran PLTA Batoq Kelo adalah simbol kemajuan daerah agar sejajar dengan wilayah lain. Namun, kami ingin masyarakat dan perusahaan berjalan beriringan dalam semangat kemitraan yang adil,” ungkap Bupati Angela.
Dari sisi korporasi, Direktur Keuangan PT TMM City Jamiah memaparkan bahwa mega proyek ini memakan masa konstruksi selama empat tahun. Menggunakan skema Build-Operate-Transfer (BOT), PT TMM akan mengoperasikan pembangkit selama 30 tahun sebelum menyerahkannya secara utuh kepada PT PLN (Persero) sebagai aset negara.
Untuk memobilisasi proyek, PT TMM juga sedang membuka akses jalan darat sepanjang 122 kilometer yang mengoneksikan Kaltim dan Kaltara, lengkap dengan 54 jembatan pembantu serta satu jembatan bentang utama sepanjang 120 meter di atas Sungai Mahakam.
“Kami membangun jalan ini bukan hanya untuk kebutuhan internal proyek. Kami ingin menjadi tetangga yang baik agar infrastruktur darat ini nantinya dapat dinikmati bersama oleh mobilitas publik,” jelas City Jamiah.
Kendati menjanjikan dampak ekonomi yang masif, sesi diskusi pasca-pemaparan justru diwarnai riak tuntutan dari pejabat daerah dan petinggi kampung yang menilai realisasi janji perusahaan masih lambat.
Kepala Dinas Kominfo Mahulu, Markus Wan, S.Sos., M.Si., mendesak korporasi meniru langkah sosial investor pendahulu di Batu Majang yang aktif mengucurkan bantuan biaya sekolah serta bus jemputan bagi pelajar setempat.
Kritik lebih mendasar dihujamkan oleh Petinggi Kampung Batoq Kelo, Murad, S.T. Ia mempertanyakan nasib para pemuda asli daerah yang status kerjanya belum juga dinaikkan oleh manajemen.
“Bagaimana nasib anak-anak kami yang sudah bekerja di PT TMM, namun hingga saat ini masih berstatus harian lepas? Padahal komitmen awal adalah mengutamakan dan memuliakan tenaga kerja lokal,” tagih Murad.
Selain mendesak kejelasan status kerja, Murad mengingatkan pihak TMM untuk segera merampungkan kompensasi atas kerusakan pondok dan kebun warga akibat land clearing, serta mewajibkan operasional perusahaan tunduk pada hukum adat pelindung hutan.
Rangkaian lobi dan sosialisasi ini turut disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Suhuk, S.E., Sekda Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Direktur PT TMM Tiger Chen, perwakilan Dinas ESDM Kaltim, jajaran manajemen PLN, serta seluruh jajaran kepala adat se-Kabupaten Mahakam Ulu. (ADV/Mahakam Ulu)
