Portalsembilan.com, Sangsanga – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sangasanga untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 menyoroti kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan. Forum yang digelar di Gedung Graha Nusantara, Selasa (10/2/2026), dihadiri unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, perangkat daerah, serta perwakilan DPRD Kutai Kartanegara.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah persoalan prioritas pembangunan mengemuka, terutama terkait terbatasnya anggaran kelurahan. Penurunan alokasi dana operasional dinilai berdampak langsung terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya rutin dilaksanakan.
Perwakilan kecamatan menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya setiap kelurahan memperoleh anggaran sekitar Rp800 juta hingga Rp900 juta per tahun. Namun, pada tahun anggaran 2026, alokasi tersebut turun drastis menjadi sekitar Rp50 juta per kelurahan. Kondisi itu membuat banyak program pembinaan masyarakat tidak dapat dijalankan.
“Dengan anggaran hanya Rp50 juta, kelurahan hanya mampu membiayai operasional dasar. Kegiatan pemberdayaan, pelatihan, maupun program sosial lainnya terpaksa ditiadakan,” ujar salah satu perwakilan kelurahan dalam forum musrenbang.
Keterbatasan anggaran juga berdampak pada sektor infrastruktur. Beberapa rencana pembangunan, seperti drainase sepanjang dua kilometer, harus direvisi dan hanya dapat direalisasikan sekitar 200 meter karena keterbatasan dana.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kutai Kartanegara, Rahmat Darmawan, menyampaikan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi turunnya kemampuan fiskal daerah. Ia menjelaskan, APBD Kukar yang pada tahun 2024 berada di kisaran Rp14,3 triliun, menurun menjadi sekitar Rp7,1 triliun pada tahun 2025.
“Terjadi penurunan hampir 50 persen. Dampaknya dirasakan di berbagai sektor, termasuk kegiatan perencanaan seperti musrenbang yang harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan, pihak DPRD berupaya mendorong sejumlah program prioritas melalui pokok-pokok pikiran. Program tersebut antara lain bantuan bagi pelaku UMKM, dukungan kegiatan masyarakat, pengadaan sarana pemadam kebakaran di setiap kelurahan, serta bantuan untuk kegiatan keagamaan dan kesenian.
Selain itu, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sangasanga juga menjadi salah satu rencana prioritas. Kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi ikon baru kecamatan sekaligus ruang publik yang aktif, dengan dukungan kegiatan rutin yang melibatkan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, rehabilitasi jalur dua serta penanganan titik rawan banjir turut masuk dalam daftar prioritas. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran mendatang.
Melalui forum musrenbang ini, pemerintah kecamatan berharap usulan masyarakat dapat diselaraskan dengan program perangkat daerah, sehingga alokasi anggaran yang terbatas tetap dapat diarahkan pada kebutuhan paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
(Yeni Adhayanti)
