Juru Bicara Fraksi PKS-PPP Jafar Sidik.
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera–Partai Persatuan Pembangunan (PKS-PPP) DPRD Kota Balikpapan menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Balikpapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Namun, di balik prestasi tersebut, Fraksi PKS-PPP menyoroti sejumlah catatan penting terkait efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa sektor prioritas.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025), Juru Bicara Fraksi PKS-PPP Jafar Sidik menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan pencapaian luar biasa yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kota terhadap tata kelola keuangan yang baik.
“Kami mengucapkan selamat atas capaian WTP yang kembali diraih. Ini menunjukkan komitmen Pemkot Balikpapan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Jafar.
Meski demikian, Fraksi PKS-PPP menilai masih terdapat sejumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang perlu ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya berkaitan dengan penatausahaan aset tetap dan utang, potensi pembayaran ganda atas kontrak, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
Sorotan utama Fraksi PKS-PPP tertuju pada rendahnya serapan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data laporan APBD 2024, realisasi anggaran pendidikan hanya mencapai 87,2 persen dengan sisa dana sekitar Rp133 miliar, sementara sektor kesehatan terealisasi 73,7 persen dengan sisa Rp181 miliar.
“Dari dua sektor vital ini saja, total sisa anggaran mencapai Rp314 miliar. Ini perlu menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS-PPP juga menyoroti realisasi belanja bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum optimal. Dari total anggaran sebesar Rp6,37 miliar, realisasi hanya Rp4,19 miliar atau 65,76 persen.
Menurut Jafar, hambatan administratif dalam penerapan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sejak 2023 diduga menjadi salah satu penyebab lambatnya penyaluran bantuan.
“Tantangannya adalah bagaimana memastikan bansos tetap tepat sasaran tanpa menyulitkan akses masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pada belanja modal, realisasi tercatat sebesar 87,43 persen dari total anggaran Rp1,44 triliun, dengan sisa Rp207,5 miliar. Fraksi PKS-PPP menilai, angka ini cukup besar karena menyumbang lebih dari 30 persen dari total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 yang mencapai Rp614,74 miliar.
“Ini menunjukkan perencanaan belanja modal yang belum sepenuhnya tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih jauh, fraksi juga menyoroti adanya perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang menyumbang SiLPA sebesar Rp95,04 miliar, serta meminta agar dilakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pemilihan vendor dan pelaksanaan proyek agar tidak terjadi penundaan pembayaran di tahun berikutnya.
“Masukan yang kami sampaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di Kota Balikpapan,” tutup Jafar. (ADV/DPRD Balikpapan)
