Rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah isu strategis dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di gedung Klandasan, Rabu (20/8/2025). Pandangan fraksi disampaikan oleh anggota DPRD, Iim.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS-PPP menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat. Proyek ini terancam tidak sesuai target awal yang semestinya rampung akhir Agustus 2025. “Kami mendesak agar jadwal penyelesaian benar-benar dipatuhi, karena fasilitas kesehatan ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Iim.
Selain itu, kondisi Pasar Pandansari juga mendapat sorotan. Fraksi menilai tata kelola pasar terbesar di Balikpapan Barat itu semakin semrawut dan perlu penanganan serius. Mereka mendorong pemerintah kota melakukan revitalisasi agar pasar lebih tertata, layak, dan mampu memberikan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli.
Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tak luput dari perhatian. Banyaknya keluhan warga terkait distribusi air bersih menjadi catatan penting yang menurut fraksi harus segera ditangani. “Air bersih adalah kebutuhan dasar, tidak boleh diabaikan,” tambah Iim.
Meski begitu, Fraksi PKS-PPP tetap memberikan apresiasi atas program pembersihan drainase dan parit yang dinilai mampu mengurangi genangan dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan.
Menyinggung teknis perubahan anggaran, fraksi mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan perubahan APBD hanya sekitar tiga hingga empat bulan. Karena itu, koordinasi antar-perangkat daerah harus dipercepat agar serapan anggaran maksimal.
Di sisi pendapatan, fraksi menilai target tambahan Rp43,69 miliar cukup berat dicapai. Hingga semester I tahun 2025, realisasi pendapatan daerah baru Rp1,627 triliun atau 38,58 persen dari target, sementara pendapatan transfer baru 36,97 persen atau Rp1,76 triliun.
Pengurangan pagu dana transfer umum serta dana pusat, termasuk kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), telah memangkas penerimaan daerah hingga Rp47,58 miliar. Fraksi mendesak pemerintah melakukan optimalisasi pajak dan retribusi, namun tetap memperhatikan kemampuan masyarakat agar kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak memberatkan rakyat.
Terakhir, Fraksi PKS-PPP mengapresiasi langkah efisiensi belanja pemerintah kota, mulai dari pengurangan perjalanan dinas, kegiatan seremonial yang tidak mendesak, hingga fokus pada program prioritas masyarakat.
Menutup pandangannya, Iim mengutip pemikiran ulama Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah: “Negara akan makmur ketika pajaknya rendah namun kas tetap penuh, dan negara akan hancur ketika pajaknya tinggi namun kas negara tetap kosong.” (ADV/DPRD Balikpapan)
