Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan pentingnya langkah nyata reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin optimal. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya sekadar wacana efisiensi, tetapi juga berkaitan langsung dengan penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025), Budiono menilai tata kelola SDM Pemkot masih menghadapi tantangan serius. Beberapa jabatan strategis masih kosong, sementara penempatan ASN di sejumlah posisi belum sepenuhnya sesuai dengan latar belakang kompetensi yang dimiliki. Kondisi ini, kata dia, bisa berdampak pada lambannya pengambilan keputusan maupun kualitas layanan yang diterima masyarakat.
“Kalau jabatan penting kosong terlalu lama, pelayanan akan tersendat. Demikian juga kalau ASN ditempatkan tidak sesuai kompetensi, tentu saja masyarakat yang dirugikan,” ujar Budiono.
Ia menambahkan, proses pengisian jabatan harus dilakukan secepatnya dengan tetap berpegang pada prinsip profesionalisme dan kehati-hatian. Menurutnya, mutasi maupun promosi pegawai tidak boleh hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, serta kebutuhan organisasi.
“Harus ada indikator yang jelas, transparan, dan obyektif. Jangan sampai rotasi ASN hanya jadi rutinitas tanpa tujuan nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budiono menekankan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan dalam proses reformasi ini. Lembaga tersebut, kata dia, harus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap promosi maupun mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan aturan serta hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Dengan pengelolaan SDM yang tepat, Budiono optimis reformasi birokrasi dapat memperkuat pondasi pelayanan publik di Balikpapan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan layanan cepat, profesional, dan berkualitas, sehingga aparatur pemerintah harus siap memberikan yang terbaik.
“Kalau serius mau membangun birokrasi yang sehat, pembenahan SDM jangan ditunda-tunda lagi. Itu kunci pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
