Portalsembilan.com, Kutai Kartanegara – Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Semester I Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) digelar dengan fokus pada evaluasi capaian program serta realisasi anggaran selama enam bulan pertama tahun 2025. Kegiatan ini juga menjadi sorotan atas ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam forum resmi tersebut.
Dalam sambutannya, pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kukar menyampaikan laporan kehadiran para OPD yang dinilai perlu menjadi perhatian. “Atas izin Pak Bupati, saya menyampaikan bahwa dari 58 OPD, terdapat beberapa kepala dinas yang tidak hadir tanpa keterangan jelas,” ungkapnya.
Beberapa dinas yang disebutkan tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan antara lain Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Camat Marangkayu juga tercatat tidak hadir dan tidak diwakili oleh Sekcam. “Ini penting menjadi catatan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, apalagi jika berkaitan langsung dengan agenda DPRD,” tegasnya.
Kegiatan Rakordal dibagi dalam empat sesi utama, diawali dengan paparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan tren pertumbuhan ekonomi daerah. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kukar pada triwulan I tahun 2025 hanya sebesar 2,17%, mengalami penurunan signifikan dibanding triwulan I tahun sebelumnya yang mencapai 8,04%. Bahkan dibanding triwulan IV 2024, terjadi kontraksi sebesar -3,13%.
Sektor primer masih mendominasi struktur perekonomian Kukar, mencapai kontribusi 77,04%. Meski demikian, Kukar menempati posisi ke-6 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dalam hal pertumbuhan ekonomi.
Sesi berikutnya diisi dengan laporan evaluasi RKPD semester I, serta progres realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Bappeda dan BPKAD. Capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah sama-sama masih di angka sekitar 30%, menandakan perlunya percepatan pelaksanaan program.
Sekretaris Daerah Kukar menekankan bahwa lambatnya realisasi di semester I antara lain disebabkan berbagai dinamika daerah, seperti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, Pemkab berkomitmen melakukan percepatan melalui penyesuaian program dan rencana perubahan APBD.
“Saat ini kita mengalami efisiensi atau defisit anggaran sebesar Rp950 miliar, namun kebutuhan masyarakat dan janji politik tetap akan kita prioritaskan,” jelasnya.
Menutup kegiatan, Bupati Kukar menyampaikan arahan agar OPD segera melakukan identifikasi potensi PAD guna memperkuat kemandirian fiskal. “Kita tidak bisa selamanya bergantung pada Dana Bagi Hasil. Harus ada upaya konkret meningkatkan retribusi, ekspor, dan geliat pariwisata lokal,” tegasnya.
Dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali di atas Rp1 triliun, Pemkab Kukar akan menggencarkan optimalisasi potensi ekonomi daerah di berbagai sektor. (Yeni Adhayanti)
