Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri.
Portalsembilan, BALIKPAPAN – Keyakinan tinggi disampaikan Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (9/6/2025).
Jawaban dari eksekutif disampaikan oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menggantikan Wali Kota Balikpapan yang sedang menunaikan ibadah haji.
“Tadi sudah kita dengar bersama jawaban dari pihak eksekutif yang diwakili oleh Pak Wakil Wali Kota. Insya Allah hari Kamis akan dilanjutkan dengan Pendapat Akhir dari fraksi-fraksi,” ujar Alwi kepada awak media.
Alwi mengungkapkan bahwa target PAD Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,3 triliun telah menunjukkan capaian signifikan. Hingga pertengahan tahun, realisasi PAD sudah mendekati 50 persen.
“Informasi terakhir yang kami dapat, capaian PAD sudah hampir 50 persen. Ini sudah sangat luar biasa. Kami optimis target tahun ini bisa tercapai, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa melampaui,” jelasnya.
Capaian tersebut didukung oleh berbagai faktor, mulai dari meningkatnya kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, hingga pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi.
Alwi juga menyampaikan harapannya agar pada tahun 2026, target PAD Balikpapan bisa ditingkatkan menjadi Rp1,8 triliun, mengingat potensi yang besar dari kota ini sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kami berharap tahun 2026 target PAD bisa ditingkatkan menjadi Rp1,8 triliun. Saat ini Balikpapan sebagai kota penyangga IKN punya potensi besar, terutama di sektor jasa, pariwisata, perdagangan, dan industri,” tuturnya.
Menurutnya, strategi peningkatan PAD tidak semata dengan menaikkan tarif, tetapi dengan perbaikan sistem, integrasi digital, serta menggali potensi yang belum tersentuh secara maksimal.
“Kalau sistem kita rapi dan transparan, PAD akan meningkat tanpa harus membebani masyarakat. Ini kunci kemandirian fiskal,” tegasnya.
Ia menambahkan, Balikpapan harus mampu menjadi kota yang mandiri secara anggaran, sehingga ketergantungan terhadap dana pusat bisa berkurang.
(ADV/DPRD Balikpapan)
