Portalsembilan.com, BERAU — Anggota DPRD Berau, Sutami, meminta pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kesejahteraan petani dan pekebun di Kabupaten Berau, terutama terkait persoalan harga hasil pertanian yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
Menurut Sutami, selama ini petani masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam rantai distribusi hasil pertanian. Ia menilai keuntungan lebih banyak dinikmati oleh tengkulak, sementara petani yang bekerja langsung di lapangan hanya memperoleh margin yang kecil.
“Pemerintah harus hadir dari hulu sampai hilir. Jangan sampai petani bekerja keras, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati tengkulak,” kata Sutami, Selasa (26/5/2026).
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif turun ke lapangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan distribusi hasil pertanian berjalan sehat sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas di tingkat petani.
Selain persoalan distribusi dan harga, Sutami juga menyoroti tantangan yang dihadapi petani lokal akibat masuknya produk pertanian dari luar daerah.
Kondisi tersebut, menurut dia, dapat memengaruhi daya saing hasil pertanian masyarakat Berau apabila tidak diantisipasi secara tepat.
Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian tidak berhenti pada pemberian bantuan bibit dan pupuk semata.
Pemerintah daerah juga dinilai perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti jalan usaha tani, serta memastikan distribusi pupuk berjalan lancar.
“Jangan hanya bantuan bibit dan pupuk, tetapi juga bagaimana akses jalan usaha tani diperbaiki supaya distribusi hasil pertanian lebih mudah,” ujarnya.
Di sisi lain, Sutami turut menyoroti pentingnya kepastian status lahan bagi masyarakat. Ia menilai konflik lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah kerap dipicu minimnya pemahaman masyarakat terkait kawasan perkebunan maupun status lahan yang dapat dikelola.
Menurut dia, edukasi sejak awal mengenai tata kelola lahan menjadi langkah penting untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
“Kalau masyarakat diberikan pemahaman sejak awal, potensi konflik sebenarnya bisa dicegah,” kata Sutami.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan yang berpihak kepada petani agar kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan di Berau semakin meningkat. (ADV/DPRD BERAU)
