Foto: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Pelatihan Kompetensi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Portalsembilan.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Pelatihan Kompetensi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berlangsung pada 27–31 Oktober 2025 di Samarinda. Agenda ini bertujuan memperkuat kemampuan pendamping desa dalam mengawal pengembangan koperasi berbasis potensi lokal.
Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional dengan dukungan anggaran hingga Rp3 miliar dari pemerintah pusat. Meski begitu, pencairan dana masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Pemerintah pusat masih melakukan verifikasi terhadap ribuan proposal yang sudah masuk. Ada sekitar seribu proposal yang telah diterima, disusul 20 ribu yang sedang diverifikasi, dan puluhan ribu lainnya masih dalam tahap pengusulan,” ujar Irji’i Senin (3/11/2025).
Di Kukar sendiri terdapat tiga desa yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan, yakni Desa Batuah, Tanah Datar, dan Sungai Meriam di Kecamatan Anggana. Ketiga desa tersebut kini mulai menjalankan persiapan internal sesuai arahan nasional.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, seluruh desa diwajibkan membentuk kepengurusan Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa. Peluncuran nasionalnya dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025, sementara tingkat kabupaten dilaksanakan di Desa Tanah Datar.
Irji’i menambahkan, penyaluran dana nantinya dilakukan melalui bank-bank BUMN setelah koperasi mengajukan proposal bisnis berbasis kebutuhan lokal.
“Untuk penyaluran dana, mekanismenya akan dilakukan melalui bank-bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Namun sebelum itu, koperasi desa wajib mengajukan proposal bisnis yang sesuai dengan potensi lokal,” jelasnya.
Adapun sektor usaha yang didorong meliputi simpan pinjam, agen LPG, penyedia pupuk, layanan logistik, apotek desa, cold storage, hingga jasa penyimpanan hasil pertanian.
“Cold storage ini disesuaikan dengan kebutuhan desa, misalnya untuk penyimpanan ikan di daerah pesisir atau sayur-mayur di wilayah pertanian,” tambahnya.
Pemerintah pusat turut menyediakan lahan hingga seribu hektare sebagai dukungan infrastruktur. Dari total dana Rp3 miliar, sebagian dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk operasional koperasi.
Irji’i berharap koperasi yang sudah siap dapat segera beroperasi setelah prosedur penyaluran dipastikan.
“Harapan kita, koperasi yang sudah siap bisa segera menjalankan kegiatan usahanya. Namun saat ini, kita masih menunggu kejelasan teknis penyaluran pinjamannya,” tandasnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ko)
