Portalsembilan.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memprioritaskan pemerataan akses listrik bagi seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), program Terang Kampongku kini memasuki tahap percepatan penyelesaian lapangan setelah secara administratif dinyatakan mencapai 100 persen.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan bahwa meskipun setiap desa telah tercakup dalam program tersebut, pengecekan langsung menunjukkan masih adanya dusun serta RT yang belum menikmati penerangan.
“Secara lokus, program ini memang sudah mencakup seluruh desa dan kelurahan, tapi saat kami turun langsung, masih ditemukan beberapa wilayah seperti dusun dan RT yang belum mendapatkan listrik. Karena itu, kami terus mendorong pemerataan, termasuk dengan menambah penerangan jalan umum (LPJU) di lingkungan yang masih gelap,” ungkapnya.
Upaya akselerasi kini mulai terlihat melalui tindak lanjut PLN yang berencana memasok jaringan listrik ke dua desa di Kecamatan Kenohan, yakni Lamin Pulut dan Lamin Telihan.
“PLN sudah bersurat kepada Pak Bupati Kukar untuk izin membawa material pembangunan jaringan listrik. Rencananya, dalam dua minggu ke depan material mulai dikirim, dan ditargetkan akhir tahun 2025 atau awal 2026 listrik PLN di dua desa tersebut sudah menyala,” jelas Arianto.
Ia menyebut tantangan geografis sebagai faktor utama mengapa sejumlah wilayah belum terjangkau listrik PLN. Banyak permukiman berada di balik bukit, tepi danau, atau area sungai yang tidak memungkinkan pemasangan jaringan konvensional. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai solusi alternatif.
Menurut Arianto, PLTS menjadi jalan keluar bagi daerah yang tidak dapat dijangkau jaringan utama. “PLN tidak bisa membangun jaringan di tengah danau atau di balik bukit, karena sistem mereka harus tersambung dengan jaringan utama. Maka dari itu, pemerintah daerah mengambil inisiatif melalui program Terang Kampongku dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah-wilayah pedalaman. Dengan cara ini, warga tetap bisa menikmati listrik meski tidak terjangkau jaringan PLN,” terangnya.
Meski kapasitasnya terbatas, PLTS dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan esensial warga setiap malam.
“Setidaknya, masyarakat bisa menikmati listrik dari sore hingga subuh, tidak lagi hidup dalam kegelapan. Mereka bisa menyalakan lampu, kipas angin, hingga mengisi daya telepon seluler. Ini bentuk nyata pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Arianto juga menjelaskan bahwa biaya pembangunan PLTS tergolong besar karena harus disesuaikan dengan kondisi alam setempat. Namun, setelah sistem berjalan, biaya pemeliharaannya relatif rendah. Untuk keberlanjutan operasional, pemerintah desa diminta menyiapkan operator dan melibatkan masyarakat melalui iuran ringan.
Sejak 2022, 17 titik PLTS telah dibangun di berbagai wilayah terpencil, termasuk di Tunjungan, Liang Buaya, Kupang Baru, Menamang, Morang Gelam, Tani Baru, hingga Dusun Buah. Koordinasi dengan PLN juga terus dilakukan untuk desa-desa yang memungkinkan penyambungan jaringan utama.
Di akhir penjelasannya, Arianto menekankan bahwa pemerataan listrik tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga penguatan keadilan pembangunan.
“Harapan kami, tidak ada lagi warga Kukar yang hidup dalam kegelapan. Program Terang Kampongku bukan hanya tentang listrik, tapi juga tentang keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Kalau masyarakat di perkotaan bisa menikmati listrik 24 jam, maka warga di pedalaman pun berhak atas kenyamanan yang sama,” tutupnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ko)
