Foto: Kunjungan DPMD dan BPKAD Kutai Timur ke Kukar.

Portalsembilan.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis digital. Hal itu terlihat saat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar menerima kunjungan studi tiru dari Pemkab Kutai Timur, Senin (6/10/2025).
Rombongan Kutai Timur yang terdiri dari unsur DPMD dan BPKAD datang untuk mendalami tata kelola keuangan desa yang telah diterapkan Kukar, khususnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencairan Keuangan Desa (Sipacar Puda). Aplikasi ini dinilai mampu mempercepat proses administrasi penyaluran dana desa sekaligus meningkatkan akuntabilitas.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menerangkan bahwa digitalisasi pencairan melalui Sipacar Puda sangat relevan untuk wilayah yang memiliki sebaran desa cukup jauh dari pusat pemerintahan.
“Studi tiru ini difokuskan pada mekanisme penyaluran keuangan desa yang telah diterapkan di Kutai Kartanegara menggunakan aplikasi Sipacar Puda. Sistem ini memudahkan desa dalam mengajukan pencairan dana secara elektronik, tanpa harus datang langsung ke kecamatan atau kabupaten,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kutai Timur memiliki karakter geografis yang mirip dengan Kukar, sehingga penerapan sistem digital ini berpotensi memberikan efisiensi signifikan.
“Wilayah Kutai Timur memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Kutai Kartanegara, ada desa yang berlokasi jauh dari pusat pemerintahan. Karena itu, penggunaan aplikasi seperti Sipacar Puda sangat relevan untuk diterapkan di sana,” tambahnya.
Poino menegaskan komitmen DPMD Kukar untuk terus memperluas penerapan tata kelola desa berbasis teknologi sekaligus membuka peluang bagi daerah lain untuk belajar.
“Kami tentu terbuka untuk berbagi pengalaman dengan kabupaten lain, karena tujuan utamanya adalah bagaimana bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, kedua daerah berharap sinergi antar kabupaten semakin kuat dalam membangun tata kelola keuangan desa yang transparan, profesional, dan berkelanjutan. (Adv/DPMD KUKAR/Ko)

