Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Penekanan ini muncul dalam Rapat Paripurna yang membahas Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi, digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (25/8/2025).
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyebutkan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pembahasan perubahan APBD. Sebelumnya, nota penjelasan Wali Kota telah disampaikan pada 19 Agustus 2025, diikuti dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada 20 Agustus 2025. “Fraksi-fraksi telah memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap upaya pembangunan yang sedang berjalan,” jelas Yono.
DPRD menilai bahwa APBD sebagai instrumen pembangunan harus benar-benar diarahkan untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap alokasi anggaran perlu ditinjau agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata. Yono menambahkan, DPRD meminta pemerintah agar responsif terhadap tantangan zaman yang dinamis. “Inovasi menjadi keharusan, termasuk menggali potensi sektor industri kreatif dan ekonomi lokal. Jangan hanya mengandalkan transfer pusat atau bantuan dari provinsi,” tegasnya.
Selain itu, masa efektif penggunaan perubahan APBD 2025 yang relatif singkat, yakni sekitar tiga hingga empat bulan, menjadi perhatian DPRD. Pemerintah Kota diingatkan untuk mempercepat penyerapan anggaran, sehingga tidak menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dalam jumlah besar. “Setiap rupiah yang tersedia harus segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat,” ucap Yono.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban resmi dari Wali Kota Balikpapan terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Agenda ini menjadi langkah penting dalam memastikan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan program yang lebih terarah.
DPRD berharap, hasil pembahasan kali ini dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih efektif dalam membangun Balikpapan, sekaligus memperkuat posisi kota sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kita harus memastikan bahwa perubahan APBD ini tidak hanya menjadi formalitas, melainkan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat,” tutup Yono. (ADV/DPRD Balikpapan)
