Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, memberikan penegasan penting terkait wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Balikpapan. Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak sampai menjadi beban berat bagi masyarakat kecil yang kondisi ekonominya masih terbatas.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (20/8/2025), Alwi menegaskan bahwa setiap langkah pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya, meski pendapatan daerah harus terus ditingkatkan, kesejahteraan warga tetap menjadi prioritas utama.
“Peningkatan PAD memang sangat dibutuhkan demi pembangunan, tetapi jangan sampai langkah tersebut justru menekan masyarakat kecil. Kita harus pastikan ada keadilan dalam penerapan pajak,” ucap Alwi.
Ia menyebutkan bahwa DPRD mendukung strategi pemerintah kota dalam memperkuat kas daerah. Namun, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) diminta lebih kreatif mencari sumber penerimaan lain yang tidak serta-merta membebani rakyat kecil.
Menurut Alwi, kenaikan PBB masih dapat diterima jika difokuskan kepada perusahaan berskala besar, khususnya sektor komersial maupun tambang multinasional. Sebab, perusahaan dengan kapasitas finansial yang kuat tentu lebih siap menghadapi tambahan kewajiban pajak.
“Kalau perusahaan besar dari luar daerah, saya kira dampaknya tidak terlalu signifikan. Mereka punya kemampuan untuk membayar. Tapi kalau warga kecil, berbeda sekali. Justru mereka yang akan langsung merasakan dampak kenaikan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti adanya wacana kenaikan PBB lebih dari 100 persen. Menurutnya, rencana tersebut jelas berisiko menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Alwi meminta pemerintah kota untuk melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan.
“Kalau lebih dari 100 persen, tentu itu sangat berat bagi masyarakat. Jangan sampai keputusan yang diambil terburu-buru membuat warga menanggung beban berlipat,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD siap memfasilitasi diskusi bersama agar target PAD dapat tercapai tanpa harus mengorbankan daya tahan ekonomi rakyat. Prinsip keadilan, kata Alwi, harus tetap menjadi pegangan utama dalam setiap kebijakan fiskal.
“Kita harus seimbang antara kebutuhan kas daerah dengan kemampuan masyarakat. Solusi yang bijak pasti bisa ditemukan jika semua pihak duduk bersama,” pungkasnya.
Dengan sikap ini, DPRD Balikpapan berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dengan perlindungan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah, agar tetap mampu bertahan di tengah kondisi yang penuh tantangan. (ADV/DPRD Balikpapan)
