Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 diarahkan pada efisiensi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan umum tersebut disampaikan anggota DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, dalam rapat paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).
Dalam penyampaiannya, Najib menjelaskan bahwa APBD Perubahan bukan sekadar instrumen penyesuaian, tetapi memiliki peran vital sebagai alat untuk mengoptimalkan pelayanan publik, memperkuat implementasi kebijakan daerah, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. “Orientasinya harus jelas, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat Balikpapan,” ujar Najib.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang berpijak pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Menurut Najib, hal tersebut menjadi kunci agar setiap program pemerintah kota benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Lebih lanjut, fraksi juga mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tetap berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kesinambungan visi pembangunan kota yang sehat secara fiskal, berkelanjutan, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan. “Keseimbangan fiskal daerah harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari,” tambahnya.
Selain soal kebijakan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan. Pihaknya mendorong agar BPPDRD lebih kreatif dan optimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerah, tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Najib menegaskan, dengan waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang hanya menyisakan beberapa bulan, maka program-program yang telah ditetapkan harus segera dieksekusi. “Pemerintah kota perlu bergerak cepat agar manfaat anggaran bisa segera dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Pada bagian akhir, Fraksi PDI Perjuangan berharap pandangan umum ini dapat menjadi pijakan bersama antara DPRD dan pemerintah kota dalam mengantarkan Balikpapan menuju masa depan yang lebih baik. “Harapannya, Balikpapan semakin sejahtera, adil, dan makmur, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” tutup Najib. (ADV/DPRD Balikpapan)
