Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menegaskan urgensi percepatan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Balikpapan, Puryadi, dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).
Menurut Puryadi, pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur sudah menjadi aspirasi masyarakat sejak lebih dari satu dekade lalu. Ia menilai kebutuhan fasilitas kesehatan ini sangat mendesak mengingat jarak tempuh warga menuju rumah sakit besar di wilayah lain cukup jauh.
“Keberadaan rumah sakit di Balikpapan Timur bukan sekadar keinginan, melainkan kebutuhan nyata yang mendesak. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang tetap menjaga kondusivitas, sehingga proses pembangunan bisa dijalankan dengan baik,” jelasnya.
Selain isu kesehatan, Fraksi NasDem turut menyoroti substansi perubahan APBD 2025. Menurut Puryadi, perubahan APBD bukan hanya soal penyesuaian angka, tetapi merupakan instrumen penting dalam merespons perubahan asumsi ekonomi makro, hasil audit, serta kebutuhan pendanaan program prioritas daerah.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi dampak nyata. Perubahan APBD adalah bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan yang terus berjalan,” ujarnya menegaskan.
Fraksi NasDem menggarisbawahi tiga poin utama dalam pembahasan APBD Perubahan. Pertama, sektor pendapatan. Potensi ekonomi kreatif, pajak daerah, retribusi, dan optimalisasi aset daerah masih perlu digali secara lebih maksimal. Strategi yang inovatif dan realistis diyakini dapat meningkatkan kontribusi PAD.
Kedua, pada sisi belanja daerah, fraksi menekankan agar pemerintah kota tetap berorientasi pada kebutuhan publik. Belanja harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan pemerataan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial.
Ketiga, mengenai tambahan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp113,26 miliar. NasDem menilai penggunaan SILPA harus bersifat darurat dan tidak menjadi pola pembiayaan rutin jangka panjang.
“Perubahan APBD 2025 harus dimaknai sebagai momentum memperkuat fondasi pembangunan. Kehati-hatian dalam mengelola anggaran serta keterlibatan semua pihak akan menentukan seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat Balikpapan,” pungkas Puryadi.
Melalui pandangan ini, Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan rakyat, baik dalam aspek pelayanan dasar maupun pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. (ADV/DPRD Balikpapan)
