Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyampaikan apresiasi atas meningkatnya target pendapatan asli daerah (PAD) dalam Rancangan Perubahan APBD 2025. Namun, di sisi lain, Gerindra juga memberikan catatan kritis terhadap penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas program pembangunan daerah.
Pandangan umum fraksi ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan, Siswanto Budi Utomo, dalam rapat paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).
Siswanto menegaskan, kenaikan target PAD sebesar Rp78,77 miliar atau sekitar 6,05 persen merupakan capaian positif yang menunjukkan kinerja pemerintah kota dalam mengelola potensi ekonomi lokal. “Peningkatan ini sebagian besar berasal dari sektor pajak daerah. Artinya, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Gerindra juga menyambut baik adanya tambahan pendapatan dari bagi hasil IUPK mineral, logam, dan batubara yang mencapai Rp12,5 miliar. Menurut Siswanto, langkah tersebut membuktikan pemerintah berupaya mencari sumber alternatif penerimaan, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
Meski begitu, Fraksi Gerindra memberikan peringatan serius terkait penurunan dana transfer pusat yang mencapai Rp47,57 miliar. “Hal ini tentu bisa menimbulkan tekanan terhadap APBD. Oleh karena itu, pemerintah kota harus segera mengambil langkah efisiensi belanja, memastikan program prioritas tetap berjalan, dan menghindari pemborosan anggaran,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti belum maksimalnya potensi penerimaan daerah. Keterbatasan dalam pemutakhiran data objek pajak serta kemungkinan kebocoran penerimaan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
“Pemerintah perlu segera melakukan digitalisasi sistem pajak dan retribusi. Selain itu, pengawasan harus lebih ketat agar kebocoran penerimaan bisa ditekan. Aset-aset daerah juga sebaiknya dimanfaatkan secara produktif, agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah,” lanjutnya.
Gerindra turut mendorong pemerintah agar segera menyiapkan strategi khusus menutup selisih anggaran akibat berkurangnya Dana Transfer Umum (DTU). Dengan begitu, program strategis seperti penanggulangan bencana, rehabilitasi infrastruktur, hingga kebutuhan layanan dasar masyarakat tidak terganggu.
“Integrasi sistem informasi pajak dan retribusi perlu dijabarkan secara konkret. Begitu pula tata kelola aset daerah harus diperbarui agar benar-benar menjadi sumber PAD yang signifikan,” tambah Siswanto.
Ia menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mengawal jalannya kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Balikpapan. “Kami berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan bermanfaat,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
