Fraksi Gabungan pada APBD Balikpapan 2025.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan pada Rabu (20/8/2025) menjadi ajang penting bagi Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura, dan Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum mereka terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan tersebut dibacakan oleh Anggota DPRD Balikpapan, Mieke Heny, di Gedung Parkir Klandasan.
Dalam paparannya, Mieke mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama seluruh jajarannya yang telah bekerja keras menyiapkan rancangan perubahan APBD beserta nota keuangannya. Menurutnya, rancangan anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap menjunjung asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Perubahan APBD 2025 diharapkan dapat berorientasi pada hasil yang maksimal serta benar-benar memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” tegas Mieke.
Fraksi gabungan tersebut kemudian menekankan sejumlah hal strategis. Pertama, realisasi program prioritas yang bersifat mendesak harus segera dilaksanakan, terutama yang berhubungan langsung dengan layanan publik. Kedua, perlunya perhatian terhadap perawatan serta penyelamatan aset pemerintah agar terhindar dari kerusakan maupun potensi sengketa.
Selain itu, mereka menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dalam manajemen perencanaan dan pengawasan pembangunan. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan proyek maupun penurunan kualitas pekerjaan, khususnya dalam pembangunan fisik berskala strategis.
Fraksi gabungan juga mendorong Pemkot Balikpapan untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dinilai penting guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat maupun sumber eksternal lainnya.
“Pemerintah harus cermat dalam menyerap anggaran agar tidak menimbulkan penumpukan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di akhir tahun,” tambah Mieke.
Catatan lain yang disampaikan adalah peringatan agar APBD dan PAD dipergunakan sesuai program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disepakati bersama. Fraksi menegaskan, penggunaan anggaran di luar program resmi berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Tak kalah penting, Fraksi Gabungan juga menyoroti kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang melonjak hingga 22,84 persen. Meski BTT penting untuk mengantisipasi keadaan darurat atau force majeure, peningkatan yang terlalu besar harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat berharap perubahan APBD 2025 dapat dijalankan secara optimal dan memberi dampak positif bagi masyarakat Balikpapan. Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal setiap tahapan agar sejalan dengan kebutuhan warga. (ADV/DPRD Balikpapan)
