Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyoroti keterbatasan pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah di Kota Minyak. Menurutnya, program ini merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda sekaligus menjawab tantangan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Dalam keterangannya, Senin (11/8/2025), Gasali menyebutkan program tersebut saat ini baru berjalan di wilayah Balikpapan Selatan. Lima kecamatan lainnya belum tersentuh sama sekali. Padahal, lanjutnya, kebutuhan gizi anak sekolah merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
“Saat ini masih sangat kurang. Kalau kami lihat, baru di Balikpapan Selatan yang berjalan. Lima kecamatan lainnya belum ada yang mulai,” ujarnya.
Sebagai salah satu solusi, DPRD mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data, fasilitas pertama yang akan dibangun di Balikpapan Timur ditargetkan mampu melayani sekitar 1.300 anak dari jenjang SD hingga SMP. Dengan pengembangan yang tepat, SPPG diyakini mampu menjangkau hingga 36 ribu anak di seluruh Balikpapan.
“Kalau dapur dan peralatannya memadai, SPPG bisa melayani lebih banyak sekolah. Jadi manfaatnya tidak hanya di Balikpapan Timur,” tegas Gasali.
Target operasional SPPG sendiri dipatok pada Februari 2026. Pada tahap awal, fasilitas ini akan fokus melayani sekolah-sekolah di Balikpapan Timur, namun pengembangannya bisa meluas ke kecamatan lain sesuai kapasitas.
Gasali juga menyoroti model pengelolaan yang unik, di mana pengelolaan SPPG berada di bawah tanggung jawab kepolisian (Polri), sementara pembangunan fisik dan sarana didukung Pemerintah Kota Balikpapan. “Kalau pengadaan dapur dan perlengkapannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri,” jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan Polri dalam pengelolaan SPPG bisa menjadi terobosan, asalkan koordinasi dengan Pemkot berjalan baik. Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh berhenti hanya sebagai proyek percontohan.
“Anak-anak di seluruh Balikpapan punya hak yang sama untuk mendapatkan gizi seimbang. Jangan hanya berhenti di satu kecamatan saja,” tutupnya.
Gasali menegaskan DPRD akan terus mengawal program ini agar benar-benar berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (ADV/DPRD Balikpapan)
