Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti serius persoalan kelangkaan beras yang kian dirasakan masyarakat. Ia meminta para distributor segera memperbaiki kesalahan pelabelan beras medium yang ditemukan dijual dengan label premium, sebagaimana diungkapkan Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur pada awal pekan ini.
Menurut Budiono, praktik salah label tersebut telah menimbulkan keresahan baik bagi pedagang maupun konsumen. Para pedagang menjadi gamang menjual stok karena khawatir menyalahi aturan harga, sementara konsumen kebingungan memilih produk yang sesuai kebutuhan.
“Kalau dijual dengan label premium padahal kualitasnya medium, jelas tidak sesuai standar. Pedagang takut menjual karena harga yang harus dipasang lebih tinggi dari seharusnya,” kata Budiono, Senin (11/8/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah distributor bahkan memilih menahan stok beras yang terlanjur dilabeli premium, alih-alih melepasnya ke pasaran. Dampaknya, pasokan berkurang dan harga mulai merangkak naik. Kondisi ini dikhawatirkan memicu kelangkaan lebih besar apabila tidak segera diatasi.
Budiono mengusulkan agar sistem pelabelan beras disederhanakan. Menurutnya, tidak perlu ada perbedaan yang terlalu membingungkan. “Cukup ada dua saja, beras dari Bulog dan beras biasa. Label medium harus kembali jadi medium, tidak usah dipaksakan premium,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menambahkan, masyarakat sebenarnya hanya membutuhkan kepastian ketersediaan beras dengan harga wajar. Jika stok terjamin dan harga sesuai, konsumen pasti membeli tanpa menimbulkan keresahan.
“Yang penting stoknya ada dan harganya sesuai, masyarakat tidak akan mempermasalahkan. Jangan sampai karena permainan label, pasokan tersendat dan rakyat yang dirugikan,” jelasnya.
Budiono juga mengingatkan para distributor untuk tidak mencari keuntungan berlebihan di tengah situasi harga pangan yang rawan. Menurutnya, permainan harga melalui kesalahan label bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme distribusi.
“Ayo segera dikembalikan labelnya sesuai standar. Jangan ambil keuntungan berlebihan dengan menjual beras medium seolah premium. Mari sama-sama menjaga kestabilan pasokan pangan,” pungkasnya.
Isu pangan memang tengah menjadi perhatian utama DPRD Balikpapan. Dewan menegaskan akan terus mengawal distribusi beras dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum agar praktik serupa tidak terulang. Dengan langkah cepat dan tegas, diharapkan distribusi beras kembali normal serta keresahan masyarakat dapat segera mereda. (ADV/DPRD Balikpapan)
