Anggota Komisi II DPRD, Japar Sidik.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Isu kelangkaan beras premium di sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di Balikpapan mulai mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi II DPRD, Japar Sidik, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan akan segera melakukan langkah nyata untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tersebut.
Menurut Japar, kondisi berkurangnya stok beras premium bukan disebabkan oleh masalah produksi di tingkat petani, melainkan lebih dipicu faktor distribusi dan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dinilai belum sepenuhnya realistis. “Kemarin kami sudah membahas ini di internal komisi. Ada beberapa merek beras premium yang sudah sulit ditemui di pasaran. Kemungkinan besar ini juga terkait kasus beras oplosan yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga distribusi sempat tersendat,” jelas Japar saat ditemui, Kamis (7/8/2025).
Ia menyebutkan, walaupun stok beras di gudang maupun distributor belum sepenuhnya kosong, masyarakat tetap merasakan dampak berupa menipisnya pasokan di pasar. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan jika dibiarkan tanpa solusi. “Yang perlu kita pastikan adalah stok dan distribusi benar-benar berjalan lancar. Karena beras adalah kebutuhan dasar masyarakat, tidak boleh sampai ada kelangkaan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi II DPRD Balikpapan berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor maupun pasar. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi langsung situasi di lapangan, apakah ada penimbunan atau kendala distribusi lain yang memengaruhi ketersediaan beras. “Agenda sidak ini akan kita bahas bersama Ketua Komisi dan anggota lainnya. Kami ingin melihat secara nyata kondisi distribusi dan stok beras yang beredar di Balikpapan,” tambahnya.
Japar juga menekankan pentingnya sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perdagangan dan Bulog, untuk mengawal pasokan beras di kota minyak tersebut. Menurutnya, koordinasi multipihak sangat diperlukan agar masalah ini segera tertangani. “Kami di DPRD tidak hanya sekadar menyoroti, tapi juga mencari solusi bersama eksekutif agar ketersediaan beras tetap terjamin,” pungkasnya.
Masyarakat Balikpapan pun berharap sidak yang direncanakan DPRD ini dapat memberikan kejelasan atas penyebab kelangkaan beras premium. Dengan adanya langkah pengawasan lebih ketat, harga beras juga diharapkan dapat terkendali sehingga tidak membebani konsumen.
Langkah DPRD ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. “Kita semua harus prihatin, karena beras adalah kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai masyarakat kesulitan memperolehnya,” tutup Japar. (ADV/DPRD Balikpapan)
