Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Program transportasi gratis di Kota Balikpapan terus menjadi sorotan utama, khususnya terkait besarnya kebutuhan anggaran untuk pengembangan. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa meskipun program ini telah berjalan hampir dua tahun, masih terdapat sejumlah kendala, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan shelter tambahan.
Dalam keterangan kepada wartawan pada Senin (4/8/2025), Yono menyampaikan bahwa hingga saat ini Balikpapan baru memiliki empat shelter bus gratis. Ke depan, pihaknya menargetkan pembangunan tiga shelter baru agar layanan transportasi gratis bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Untuk membangun satu shelter saja dibutuhkan anggaran sekitar Rp18 hingga Rp20 miliar per tahun. Itu menjadi perhatian kami dalam penganggarannya,” ujar Yono.
Menurutnya, pengembangan program transportasi gratis ini tidak hanya mendapat perhatian dari warga Balikpapan, tetapi juga dari daerah lain seperti Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda dikabarkan tengah mempelajari peluang penerapan program serupa, meski harus menghadapi kendala anggaran yang mirip dengan Balikpapan di awal program.
“Kota Samarinda sangat ingin program transportasi gratis bisa diterapkan di sana. Namun, tantangan anggaran menjadi hal yang perlu dikaji,” jelas Yono.
Lebih lanjut, Yono menegaskan bahwa meski program di Balikpapan sudah berjalan, implementasinya belum bisa dikatakan sempurna. Salah satu hambatan terbesar adalah terbatasnya jumlah shelter yang beroperasi, serta adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada rencana pengembangan.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, DPRD Balikpapan sudah mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp60 miliar. Dana tersebut akan digunakan membangun tiga shelter baru dengan perkiraan biaya Rp20 miliar per shelter.
Beberapa lokasi yang masuk dalam rencana pembangunan shelter baru berada di Jalan Soekarno-Hatta, Karang Joang (Balikpapan Utara), kawasan Balikpapan Sport and Convention Center (BSB), serta area Kebun Sayur. Selain itu, pihak DPRD juga tengah mempertimbangkan perluasan ke wilayah Balikpapan Timur guna meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi gratis bagi masyarakat di daerah tersebut.
Mengenai keberadaan angkutan kota (angkot) yang selama ini beroperasi di Balikpapan, Yono menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah akan tetap melibatkan pelaku transportasi lokal melalui sosialisasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau resistensi di lapangan.
“Kita terus berkoordinasi dengan pihak pengelola, dan akan lakukan sosialisasi untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya.
Program transportasi gratis di Balikpapan sejak awal digagas sebagai solusi mobilitas masyarakat, khususnya bagi kalangan pelajar, pekerja, dan warga berpenghasilan rendah. Dengan adanya penambahan shelter baru, diharapkan manfaat program ini semakin merata dan mampu menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia. (ADV/DPRD Balikpapan)
