rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar Selasa (15/7/2025).
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang berlangsung pada Selasa (15/7/2025), Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan legislatif dalam implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Melalui juru bicaranya, Haris, fraksi berlambang banteng ini menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan.
Dalam pernyataannya, Haris menuturkan bahwa meski Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, namun pihaknya juga menggarisbawahi bahwa proses pengawasan harus diperkuat agar pelaksanaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI. Tapi kecepatan tersebut harus disertai peningkatan sistem pelaporan yang lebih profesional,” ujar Haris di hadapan peserta rapat.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Haris menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi dan terkontrol, sehingga seluruh kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) diminta untuk bekerja lebih inovatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi guna memperkuat pendapatan daerah.
“Optimalisasi PAD harus didorong melalui pendekatan yang inovatif dan proaktif agar keuangan daerah semakin mandiri,” imbuh Haris.
Selain isu keuangan, sektor pendidikan turut menjadi perhatian fraksi ini. Haris menyebutkan bahwa kekurangan tenaga pendidik di Balikpapan perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota. Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan mengawal kebijakan terkait rekrutmen guru melalui fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD.
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran drainase, dan bozem juga mendapat sorotan. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pemeliharaan rutin sangat penting untuk menunjang aktivitas dan keselamatan warga Balikpapan.
Meskipun memberikan banyak catatan, Fraksi PDI Perjuangan tetap menyampaikan dukungan terhadap pengesahan raperda ini menjadi peraturan daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menerima dan menyetujui raperda ini agar dapat disahkan menjadi peraturan daerah,” tutup Haris.
(ADV/DPRD Balikpapan)
