Ketua Fraksi Gabungan, Halili Adinegara, menjadi juru bicara dalam penyampaian pandangan akhir fraksi.
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN — Fraksi Gabungan PKB–Hanura–Demokrat DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Sikap ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Selasa (15/7/2025), dengan agenda pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Ketua Fraksi Gabungan, Halili Adinegara, menjadi juru bicara dalam penyampaian pandangan akhir fraksi. Ia menilai, Raperda pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan administratif, melainkan cerminan akuntabilitas dan kesungguhan pemerintah dalam mengelola keuangan publik secara bijak dan berorientasi manfaat.
“Laporan keuangan yang baik tidak cukup hanya memenuhi standar akuntabilitas. Ia harus mencerminkan kemanfaatan, solusi nyata, dan ketepatan sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan,” tegas Halili di hadapan forum paripurna.
Fraksi Gabungan menyampaikan dua rekomendasi strategis sebagai catatan untuk perbaikan tata kelola APBD ke depan.
Pertama, peningkatan efisiensi anggaran dan penguatan pengawasan internal. Fraksi menilai masih ada program berbiaya tinggi namun minim dampak nyata. Karena itu, diperlukan penghapusan kegiatan yang tidak efektif serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan publik.
Kedua, fraksi mendorong pengelolaan dana non-APBD secara lebih proaktif dan terencana. Menurut Halili, koordinasi antara Pemkot dan instansi pemberi dana transfer harus dilakukan sejak awal tahun agar realisasi tidak kembali tersendat.
“Pemkot harus mampu mengidentifikasi kendala realisasi dana di luar APBD sejak dini, agar strategi alternatif pembangunan bisa disiapkan lebih cepat,” imbuhnya.
Selain memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBD 2024, Fraksi Gabungan juga menyampaikan kritik tegas terhadap lambannya penyelesaian proyek strategis seperti pembangunan Gedung DPRD dan Rumah Sakit Sayang Ibu.
Fraksi menilai perlu ada langkah korektif dan ketegasan terhadap kontraktor pelaksana yang belum memenuhi target pekerjaan. Mereka bahkan menolak usulan penambahan anggaran untuk proyek tersebut—baik di APBD Perubahan 2025 maupun APBD 2026—sebelum progres yang dijanjikan benar-benar tercapai.
“Mengukur dampak program akan meningkatkan efektivitas belanja daerah dan memastikan seluruh kegiatan pembangunan tetap berpihak pada masyarakat,” pungkas Halili.
Dengan pandangan tersebut, Fraksi Gabungan PKB–Hanura–Demokrat menegaskan posisinya sebagai mitra kritis namun konstruktif bagi Pemerintah Kota Balikpapan, demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi warga. (ADV/DPRD Balikpapan)
